Page 22 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 22
Volk sr aad 1918 – 1931
Pemerintah Hindia-Belanda menganggap Indische Partij
merupakan organisasi yang terlalu berbahaya bagi kelangsungan
pemerintahan kolonial yang ada. Hampir di setiap rapatnya, partai
ini mendapat penjagaan dan pengawasan yang ketat oleh polisi dan
jaksa. Para pegawai pemerintah yang menjadi anggota Indische Partij
pun diperingatkan. Bahkan, terdapat beberapa perusahaan memecat
pegawai mereka karena menjadi anggota Indische Partij. Dalam jangka
waktu satu hingga dua tahun dari sikap keras pemerinta kolonial
ini, jumlah keanggotaan Indische Partij turun menjadi hanya 700
Meskipun Indische orang dari sekitar 4,000 anggota sebelumnya, dengan catatan bahwa
Partij tidak diakui keanggotaan tersebut bersifat rahasia, dalam arti para pendukung
partai mendaftarkan diri mereka sebagai anggota secara diam-diam.
24
sebagai organisasi Meskipun Indische Partij tidak diakui sebagai organisasi resmi,
resmi, Douwes Douwes Dekker dan rekan-rekannya tetap menyuarakan gagasan dan
Dekker dan rekan- kritik terhadap pemerintah. Salah satunya adalah ketika Pemerintah
rekannya tetap Hindia-Belanda berencana untuk merayakan 100 tahun bebasnya
negeri Belanda dari Prancis pada 1813. Perayaan kemerdekaan itu
menyuarakan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 1913.
gagasan dan Berdasarkan berita Tjahaja Timoer, di Malang, dibentuk panitia
kritik terhadap bagi perayaan kemerdekaan tersebut untuk memungut sejumlah uang
pemerintah. dari rakyat. Demikian pula di Batavia, menurut Pantjaran Warta, juga
dibentuk panitia serupa, sementara di Buitenzorg, asisten-residen
sendiri mengepalai panitia perayaan kemerdekaan tersebut.
Untuk mengimbangi panitiaan perayaan kemerdekaan tersebut,
maka dibentuklah sebuah panitia di Bandung dengan nama Comite
Boemi Poetra yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, dengan
Suwardi Surjaningrat sebagai sekretaris, serta Abdul Muis dan A.
Wignyadisastra sebagai anggota. Tujuan dari pembentukan komite
tersebut adalah:
1. Mencabut Pasal 111 Regering Reglement yang memuat bahwa
perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan
yang membicarakan soal pemerintahan (politik) atau
membahayakan umum dilarang di Hindia-Belanda
2. Membentuk parlemen/majelis perwakilan rakyat sejati
3. Adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan 25
24 “Sarekat Islam en Indische Partij”, Algemeen Handelsblad, 2 Juli 1913, hlm. 2
25 E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat, 1913, Onze
Verbanning Schiedam: De Indier-Drukkerij ‘De Toekomst’.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 17
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 17 11/18/19 4:48 AM
