Page 25 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam dewan-dewan tersebut, namun apalah
artinya segelintir anggota itu dibandingkan dengan
penduduk yang sedemikian besarnya?” 30

Pendapat Cokroaminoto sangat kuat terhadap hal ini, yaitu
bahwa dewan perwakilan dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar
atau sekolah yang harus membuka pintu, terutama bagi kalangan
Bumiputra yang terpelajar. Untuk itu, Cokroaminoto menambahkan:

“Koloniale Raad dalam proyeknya telah siap, dan
bilamana gedung itu akan didirikan di sana, di Batavia,
maka rakyat harus mengirimkan para pemimpinnya
ke sana untuk mengikuti pelajaran di situ. Tentang
gemeenteraden (Dewan Kota Praja), geweestelijke
raden (Dewan Daerah), dan Koloniale Raad kita akan
membicarakannya lebih lanjut.” 31

2.4 Situasi di Luar Hindia dan Isu Indië

Weerbaar
Beberapa tahun menjelang meletusnya Perang Dunia I pada 1914,
Pemerintah Kolonial sangat mengutamakan pembangunan pertahanan
Pada 1912, laut di Hindia-Belanda. Sementara itu, usulan untuk memperkuat

muncul pertama pasukan darat tidak lagi mendapatkan perhatian. Ketika Pemerintah
kali usulan untuk Kolonial menyadari adanya kemungkinan serangan militer, mereka
mulai berpikir bahwa usaha untuk mempertahankan wilayah Hindia-
memberlakukan
Belanda yang luas merupakan usaha sia-sia dengan jumlah pasukan
sistem milisi yang ada. Persoalannya ada pada anggaran. Untuk mengurus pasukan

pribumi. reguler di Hindia-Belanda sendiri sesungguhnya sudah merupakan
masalah, terlebih jika harus menambah pasukan reguler dalam waktu
singkat. Kalaupun tersedia dana untuk membiayai pasukan tambahan,
jumlah pasukan yang diharapkan tidak akan banyak sebanyak itu.
Oleh karena itu, perlu ada perekrutan milisi pribumi yang terdiri
dari pasukan non-reguler. Persoalan ini dikenal dengan nama Indië
Weerbaar (Pertahanan Hindia). 32
Pada 1912, muncul pertama kali usulan untuk memberlakukan
sistem milisi pribumi. Usulan ini diajukan oleh seorang komandan

30 Ibid., hlm. 26
31 Ibid., hlm. 27-28
32 Akira Nagazumi, Op.Cit., hlm. 161

dpr.go.id 20

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 20 11/18/19 4:48 AM