Page 26 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 26
Volk sr aad 1918 – 1931
militer di Makassar, Buys, pada 13 Juni 1912 kepada atasannya. Pada
akhir bulan Maret 1913, panglima militer di Batavia dengan bersungguh-
sungguh mempertimbangkan gagasan milisi tersebut dan menyatakan
dukungannya terhadap sistem milisi seperti yang sudah berjalan di
beberapa wilayah lain di Sulawesi. Ia juga mendesak Gubernur Jenderal
saat itu untuk mempertimbangkan pengesahan pemberlakuan milisi
tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan rencana tersebut,
pada bulan Februari 1914, Pemerintah Kolonial menganggap rencana
tersebut masih prematur dan untuk sementara diabaikan saja. Dengan
kata lain, gagasan ini ditolak oleh Pemerintah Hindia-Belanda.
33
Ketika Perang Ketika Perang Dunia I meletus pada September 1914, pandangan
Dunia I meletus Pemerintah Kolonial berubah dengan cepat. Meskipun negeri Belanda
pada September dan Hindia-Belanda tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia I,
1914, pandangan ancaman perang dirasakan oleh penduduk Belanda di Hindia-Belanda.
Ancaman tersebut bukan datang dari Jerman, khususnya angkatan laut
Pemerintah Jerman yang pada saat itu menjadi kekhawatiran utama, melainkan
Kolonial berubah salah satu sekutunya, yaitu Jepang, yang dikhawatirkan akan menyerbu
dengan cepat. Hindia-Belanda secara lebih efektif. Akibat dari peperangan ini akan
menimbulkan kesulitan komunikasi antara negeri induk di Belanda
dengan Hindia-Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial harus
mengambil keputusan sendiri mengenai persoalan tersebut. Maka,
34
masalah pertahanan Hindia kembali menjadi persoalan nasional,
sehingga gagasan Indië Weerbaar kembali muncul. Organisasi pemuda
Budi Utomo, yang anggota-anggota cabangnya berasal dari kalangan
orang Jawa, banyak yang memutuskan untuk menjadi anggota tentara
kolonial dan ikut mengkampanyekan pembentukan milisi tersebut.
Pengurus pusat Budi Utomo mengirim dua orang anggota terkemuka
mereka, Komisaris Dwijosewoyo dan Sastrowiyono untuk melakukan
perjalanan di Jawa, berkampanye untuk mendukung rencana tersebut.
35
Selain Budi Utomo, Sarekat Islam juga ikut mengkampanyekan
Indië Weerbaar dan mengakui pentingnya usulan tersebut. Sarekat
Islam bahkan mengajukan tuntutan yang lain, yaitu harus adanya
perwakilan Bumiputra dalam Pemerintahan Hindia-Belanda.
Sebaliknya, D.A. Rinkes dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal
tanggal 10 Maret 1916, meragukan dukungan yang diberikan Sarekat
Islam. Menurut Rinkes, isu pertahanan Hindia-Belanda bagi Sarekat
33 Ibid.
34 Ibid., hlm. 162
35 Ibid., hlm. 165
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 21
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 21 11/18/19 4:48 AM
