Page 31 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 31
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
satu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi itu adalah persiapan
mendirikan Dewan Rakyat. Pada tahun 1907, Menteri Urusan Koloni
Dirk Fock (1858–1941) mengusulkan perluasan Dewan Hindia. Pada
tahun 1913, pengganti Fock, Jan Hendrik de Waal Malefijt, mengusulkan
pendirian suatu Koloniaal Raad (Dewan Kolonial) yang beranggotakan
29 orang. 47
Di antara anggota Dewan Kolonial terdapat anggota Dewan
Hindia. Sebelas anggota yang dipilih oleh Dewan Lokal sebagiannya
mewakili kepentingan Belanda, sementara sebagian lain diangkat
untuk membela kepentingan pribumi. Nama Koloniale Raad (Dewan
48
Kolonial) tidak dapat diterima oleh kaum pergerakan, sehingga yang
digunakan adalah nama Volksraad (Dewan Rakyat). Berdasarkan
amandemen dari Dirk Fock dan kawan-kawan pada 20 September 1916,
nama “Koloniale Raad” diganti dengan “Volksraad voor Nederlandsch-
Indië” yang terdapat dalam Pasal 131. Perihal penggantian nama
Koloniale Raad menjadi Volksraad juga dibahas dalam rapat Tweede
Kamer pada 3 Oktober 1916. Menteri Urusan Tanah Jajahan, Thomas
Baastian Pleyte (1864–1926), mengajukan usul kepada ketua sidang:
Di antara anggota
“Mijnheer der Vorzitter! Mag ik een enkel
Dewan Kolonial woord zeggen naar aanleiding van den titel. Er staat
terdapat anggota nu boven ‘Van een Kolonialen Raad’, welken titel ik
Dewan Hindia. zou willen wijzigen in ‘Van den Volksraad’, ook in
Sebelas anggota verband met het amendement, door den heer Fock
49
yang dipilih oleh c.s. voorgesteld.”
Dewan Lokal [Tuan Ketua! Bolehkah saya mengatakan
sebagiannya sesuatu tentang judul. Saat ini judulnya “Dari Dewan
mewakili Kolonial”, judul yang saya ingin ubah adalah “Dari
kepentingan Dewan Rakyat”. Hal itu juga berhubungan dengan
amandemen yang diajukan oleh Mr. Fock dan
Belanda kawan-kawan.]
Sementara itu, dalam Pasal 132, disebutkan bahwa anggota dari
Koloniale Raad terdiri atas sekurang-kurangnya 39 anggota. Ketua dan
anggota diangkat oleh Raja/Ratu. Anggota lain, sebanyak-banyaknya
47 “Koloniale raad”, Algemeen Handelsblad, 23 Juni 1913, hlm. 2
48 Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2008, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman
Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda [Edisi Pemutakhiran] (Jakarta: Balai Pustaka),
hlm. 34-35
49 “Handelingen der Staten Generaal 1916-1917”, 3 Oktober 1916, 6de Vergadering
dpr.go.id 26
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 26 11/18/19 4:48 AM