Page 31 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 31

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                   satu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi itu adalah persiapan
                                                   mendirikan Dewan Rakyat. Pada tahun 1907, Menteri Urusan Koloni
                                                   Dirk Fock (1858–1941) mengusulkan perluasan Dewan Hindia. Pada
                                                   tahun 1913, pengganti Fock, Jan Hendrik de Waal Malefijt, mengusulkan
                                                   pendirian suatu Koloniaal Raad (Dewan Kolonial) yang beranggotakan
                                                   29 orang. 47
                                                         Di antara anggota Dewan Kolonial terdapat anggota Dewan
                                                   Hindia. Sebelas anggota yang dipilih oleh Dewan Lokal sebagiannya
                                                   mewakili kepentingan Belanda, sementara sebagian lain diangkat
                                                   untuk membela kepentingan pribumi.  Nama Koloniale Raad (Dewan
                                                                                      48
                                                   Kolonial) tidak dapat diterima oleh kaum pergerakan, sehingga yang
                                                   digunakan adalah nama  Volksraad  (Dewan Rakyat). Berdasarkan
                                                   amandemen dari Dirk Fock dan kawan-kawan pada 20 September 1916,
                                                   nama “Koloniale Raad” diganti dengan “Volksraad voor Nederlandsch-
                                                   Indië” yang terdapat dalam Pasal 131. Perihal penggantian nama
                                                   Koloniale Raad menjadi Volksraad juga dibahas dalam rapat Tweede
                                                   Kamer pada 3 Oktober 1916. Menteri Urusan Tanah Jajahan, Thomas
                                                   Baastian Pleyte (1864–1926), mengajukan usul kepada ketua sidang:

                   Di antara anggota
                                                                    “Mijnheer der Vorzitter! Mag ik een enkel
                      Dewan Kolonial                           woord zeggen naar aanleiding van den titel. Er staat

                    terdapat anggota                           nu boven ‘Van een Kolonialen Raad’, welken titel ik
                       Dewan Hindia.                           zou willen wijzigen in ‘Van den Volksraad’, ook in

                     Sebelas anggota                           verband met het amendement, door den heer Fock
                                                                             49
                     yang dipilih oleh                         c.s. voorgesteld.”

                          Dewan Lokal                               [Tuan Ketua! Bolehkah saya mengatakan
                          sebagiannya                          sesuatu tentang judul. Saat ini judulnya “Dari Dewan

                               mewakili                        Kolonial”, judul yang saya ingin ubah adalah “Dari
                          kepentingan                          Dewan Rakyat”. Hal itu juga berhubungan dengan
                                                               amandemen yang diajukan oleh Mr. Fock dan
                                Belanda                        kawan-kawan.]


                                                         Sementara itu, dalam Pasal 132, disebutkan bahwa anggota dari
                                                   Koloniale Raad terdiri atas sekurang-kurangnya 39 anggota. Ketua dan
                                                   anggota diangkat oleh Raja/Ratu. Anggota lain, sebanyak-banyaknya


                                                   47   “Koloniale raad”, Algemeen Handelsblad, 23 Juni 1913, hlm. 2
                                                   48   Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2008, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman
                                                      Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda [Edisi Pemutakhiran] (Jakarta: Balai Pustaka),
                                                      hlm. 34-35
                                                   49   “Handelingen der Staten Generaal 1916-1917”, 3 Oktober 1916, 6de Vergadering



                                       dpr.go.id   26





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd   26                                                               11/18/19   4:48 AM
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36