Page 30 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 30
Volk sr aad 1918 – 1931
di bawah kekuasaan Belanda dan siap membantu menghadapi musuh
dari manapun “selama Belanda memerintah dengan adil dan baik”. 43
Pernyataan Muis menimbulkan kerisauan dari pihak Belanda
yang menjadi penanggung jawab para delegasi ini. Idenburg, yang
sangat khawatir dengan pandangan Muis, menuliskan laporan kepada
Gubernur Jenderal dengan nada pesimistis karena gagalnya misi
delegasi. “Tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara atas
nama delegasi. Mereka masing-masing lebih banyak menyuarakan
kepentingan sendiri dan pemerintah tidak berhasil mengajukan usul
konkret apa pun kepada mereka,” tulis Idenburg dalam laporannya
tanggal 15 Mei 1917. 44
Sebenarnya, di luar dari pandangan kontroversial Abdul Muis
dan beberapa anggota delegasi lainnya yang menimbulkan rasa jengkel
bagi beberapa kalangan orang Belanda, aksi-aksi tersebut tidak
berpengaruh terhadap langkah Staten Generaal dalam mengambil
keputusan. Persoalan milisi, kemungkinannya bagi pihak Belanda,
bukanlah persoalan penting. Komponen-komponen yang menjadi
penting adalah keraguan yang ada pada pokok sistem tersebut, jika
benar-benar dilaksanakan, serta faktor oposisi partai sayap kiri di
Staten Generaal yang tidak tertarik pada konsep pertahanan Hindia,
sehingga usulan soal milisi tidak mendapatkan dukungan penuh dalam
Parlemen Belanda. 45
Gambar 2. Abdul Muis, c. 1916 Maka, adalah jelas bahwa persoalan milisi bukan sasaran pokok
[Sumber: KITLV 7814]
yang ingin dicapai para delegasi. Tujuan rakyat pribumi melalui
perwakilan ini sebenarnya adalah munculnya perundang-undangan
yang dapat menjamin terbentuknya parlemen sendiri. Gubernur
Jenderal Hindia-Belanda sendiri pun sangat memperhatikan persoalan
ini. Hal ini diperlihatkan dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada
Menteri Urusan Tanah Jajahan, supaya penyelesaian terhadap
persoalan perundang-undangan itu dapat diselesaikan dengan cepat.
Surat-menyurat tersebut dilakukan sejak bulan Juli hingga undang-
undang tersebut akhirnya disahkan pada bulan Desember 1916. 46
Pembahasan mengenai perundang-undangan untuk
pembentukan parlemen di Hindia-Belanda sebenarnya sudah
dibicarakan pada periode sebelumnya. Hal tersebut merupakan
konsekuensi dari pemberian otonomi kepada Hindia-Belanda. Salah
43 Ibid., hlm. 188
44 Ibid.
45 Ibid., hlm. 189
46 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 25
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 25 11/18/19 4:48 AM
