Page 35 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

6. Abdul Rivai Insulinde
7. R.A.A.A. Jayadiningrat Ikatan Para Bupati dan NIVB
8. R.A.A.A. Kusumo Yudo Ikatan Para Bupati
9. R.M.A.A. Kusumo Utoyo Ikatan Para Bupati
10. A.L. Waworuntu Orang Manado dari
Perserikatan Minahasa

Hasil pemilihan ini tidak menggembirakan Gubernur Jenderal
karena dari susunan tersebut, anggota pribumi yang dipilih adalah para
bupati, wedana, dan orang-orang dengan jabatan sejenis. Kekhawatiran
Gubernur Jenderal tersebut disampaikan pada bulan Juni 1917, dengan
mengemukakan bahwa sistem pemilihan harus diubah jika Volksraad
tidak ingin dianggap sebagai “sekedar boneka pemerintah belaka”. 61
Dalam jangka pendek, satu-satunya alternatif yang harus
dilakukan oleh Gubernur Jenderal adalah menggunakan kekuasaannya
untuk mengangkat lima anggota pribumi, selebihnya agar ada
keseimbangan di antara berbagai kelompok etnis, politis, dan
keagamaan di kalangan penduduk pribumi. Namun, Gubernur Jenderal

Dalam jangka harus berhati-hati supaya pengangkatan tersebut tidak menimbulkan
62
pendek, satu- kecaman yang semakin luas.
Pada 8 Maret 1918, Dewan Hindia mengajukan rekomendasi
satunya alternatif kepada Gubernur Jenderal mengenai golongan kepentingan pribumi
yang harus yang harus diwakili dalam Volksraad, baik melalui jalur pemilihan

dilakukan oleh maupun pengangkatan. Rekomendasi yang diberikan untuk penduduk
63
Gubernur pribumi adalah:
1. Para penguasa otonom di Jawa;
Jenderal adalah 2. Para penguasa otonom di luar Jawa;
menggunakan 3. Sarekat Islam;

kekuasaannya ... 4. Budi Utomo; dan
5. Insulinde
Lima anggota yang ditunjuk, masing-masingnya mewakili
satu kelompok kepentingan berdasarkan rekomendasi Dewan
Hindia. Mereka adalah Cipto Mangunkusumo dari Insulinde, O.S.
Cokroaminoto dari CSI, Dwijosewoyo dari Budi Utomo, P.A.A.P.
Prangwadono dari Ikatan Para Bupati, Sri Mangkunegara VI yang
merupakan penguasa otonom di Jawa, dan Teuku Chi Mohamad

61 S.L. van der Wal, 1964, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indie: een
bronnenpublicatie. Eerste stuk 1891-1926 (Groningen: J.B. Wolters), hlm. 218
62 Nakazumi, Op.Cit., hlm. 215
63 Van der Wal, Op.Cit., hlm. 224

dpr.go.id 30

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 30 11/18/19 4:48 AM