Page 229 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Danusugondo, dan kurang lebih juga Lonkhuyzen, telah
didiskreditkan pada akhir periode. 486
Kenyataannya, pada 10 Februari 1940, dinyatakan bahwa
reformasi yang dikehendaki GAPI tidak dapat dilaksanakan sepanjang
rakyat umum pribumi tidak mampu menyerap arti sebenarnya dari
perkembangan politik itu. Selanjutnya, gagasan suatu Pemerintah
Kolonial yang bertanggung jawab kepada parlemen tanah jajahan
merupakan sesuatu yang dianggap tidak relevan, sepanjang negeri
Belanda tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam kebijakan
politik di Hindia Belanda. Dalam tanggapannya, J.E. Stokvis berhati-hati
dalam menyusun kata-katanya, dan atas nama SDAP ia mengundang
pemerintah untuk melakukan investigasi tentang arah dan ruang
lingkup bagi diberikannya kekuasaan konstitusional yang lebih luas

Kenyataannya, kepada Hindia Belanda. 487
Masalah yang dikemukakan Sutarjo begitu singkat dan jelas
pada 10 Februari untuk menjadi bukti selama Pendudukan Jerman terhadap Belanda,

1940, dinyatakan sampai pada pecahnya Perang Pasifik. Penguasa kolonial Belanda tetap
bahwa reformasi menganggap remeh aspirasi kaum nasionalis, meskipun terus menerus

yang dikehendaki dipersoalkan, yang mereka sebut sebagai orang yang terus memegang
kebiasaan lama. Pemerintah tetap mencatat semua permintaan
GAPI tidak dapat reformasi konstitusional, walaupun perubahan sama sekali tidak

dilaksanakan dikehendaki karena itu akan berarti Pemerintah Kolonial berkewajiban
sepanjang rakyat untuk berbagi kekuasaan, atau juga memberikan keuntungan, kepada

umum pribumi wilayah jajahan. Lagipula, tidak pernah menyenangkan untuk turun
dari posisi yang tinggi.
488
tidak mampu Seperti yang dilakukan oleh Sutarjo pada April 1940, Fraksi
menyerap arti Nasional menyatakan bahwa Indonesia selama ini tidak diperintah
sebenarnya dari secara demokrasi, tetapi murni totaliter di bawah kendali pihak

perkembangan kolonial. Pidato di Volksraad itu disampaikan dalam bahasa Indonesia,
yang diwakili oleh Thamrin, sebagai berikut:
politik itu.

“Segala kekuasaan Indonesia dipoesatkan di
tangan satoe orang, jaitoe gouverneur generaal.
System totalitair ditjela orang Belanda, akan tetapi
sebenarnja system itoe banyak dipakai sendiri.
Democratie di Indonesia tjoema bajangan sadja.” 489

486 Volksraad Zittingsjaar 1938-1943 Onderwerp 4 Stuk 3-4
487 Handelingen Volksraad 1939-1940, hlm. 1162
488 Handelingen Volksraad 1940-1941, hlm. 783
489 Handelingen Volksraad 1940-1941, hlm. 784

dpr.go.id 226

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 226 11/18/19 4:50 AM