Page 224 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942

GAPI mengenai masalah dewasa ini dalam bulan Februari 1940,
ketika soal anggaran Indonesia dibahas. Trio pimpinan harian KRI
memperingatkan rakyat untuk menunggu dengan sabar perkembangan
ini dan percaya pada keadilan bagi Indonesia untuk berparlemen. 480
Pada 23 Agustus 1939, Dr. H.J. Levelt yang merupakan wakil
dari pemerintah memberikan jawaban atas mosi tersebut. Disebutkan
bahwa pemerintah akan menghapus kata “inlander” dalam masyarakat,
dan menganjurkan untuk mengganti penggunaan istilah “Indonesier”
atau “inheemse” dengan “Bumiputra”. Namun untuk mengganti
istilah “Nederlandsch-Indië” dengan “Indonesia”, pemerintah
merasa berkeberatan karena hal tersebut memerlukan penggantian
redaksional terhadap Undang-Undang Dasar ketatanegaraan Hindia
Belanda. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin Staten
Generaal yang pada waktu itu tidak dapat dihubungi lagi. Pemecahan
permasalahan tersebut ditangguhkan hingga perang usai.
Mosi berikutnya adalah keseragaman pemakaian istilah
“Indisch burgerschap” (Kewarganegaraan Hindia). Penyeragaman
kewarganegaraan dalam mosi tersebut adalah usaha untuk menghapus
Pada 23 Agustus segala perbedaan demi kesatuan penduduk, baik ke luar maupun
1939, Dr. H.J. ke dalam. Seperti mosi sebelumnya, mosi ini berhubungan dengan

Levelt yang ketatanegaraan Hindia, sehingga pemecahan terhadap mosi tersebut
ditangguhkan.
merupakan wakil Pada bulan Agustus 1939, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
dari pemerintah menolak desakan organisasi perempuan Indonesia untuk menunjuk
memberikan Datu Tumenggung dan Maria Ulfah Santoso menjadi anggota

jawaban atas mosi Volksraad, mewakili perempuan Bumiputra. Penolakan ini disusul
dengan demonstrasi yang digelar oleh 45 organisasi perempuan yang
tersebut. menuntut keadilan agar tak hanya perempuan Belanda saja yang berhak
menjadi anggota Volksraad.
Dalam pertemuan GAPI pada 23 Februari 1940, telah terbentuk
120 Komite Indonesia Berparlemen, sementara delegasi GAPI akan
segera dikirim ke Belanda untuk menjelaskan lebih lanjut tentang
tuntutan Indonesia Berparlemen, serta aksi-aksi yang dilakukan
terhadap partai-partai dan rakyat Belanda. Tanggapan terhadap ajakan
GAPI muncul dengan cepat. Parindra dan Pasundan bergabung ke
dalam kongres ke-25 pada tanggal 23-24 Maret, sementara PII dalam
kongres pertama pada 11-14 April, dan PAI dalam kongres tanggal 18-23
April. Kesertaan tersebut menunjukan kesatuan partai-partai politik

480 Kebangoenan, 22 Januari 1940, hlm. 2-3

221

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 221 11/18/19 4:50 AM