Page 223 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pers menyambut baik perihal pendirian GNI dan melihatnya
sebagai upaya untuk meningkatkan perjuangan nasional. Namun, ada
suara lain yang mengkhawatirkan upaya tersebut sebagai tindakan
memecah-belah yang justru akan memperlemah perjuangan. Dilihat
dari asas dan tujuannya, kedua kelompok tersebut tidak jauh berbeda
karena sama-sama mengurus kepentingan-kepentingan di berbagai
daerah luar Jawa, sehingga sebenarnya orang-orang Sumatra juga
dapat tetap berada dalam Fraksi Nasional.
Akan tetapi, setelah beberapa rapat yang diadakan Parindra
dan GAPI diusik oleh Polisi, maka Fraksi Nasional pun terpaksa
membawanya ke dewan. Mereka memutuskan untuk mengajukan
477
interpelasi yang diterima tanpa keberatan pada 20 Februari 1940.
478
Fraksi Nasional mengajukan empat pertanyaan sekaligus: 479
1. Apakah pemerintah mengetahui bahwa kegiatan penguasa
polisi setempat, dalam menghadapi pertemuan umum yang
mendapatkan izin, sebenarnya melanggar jaminan hak
berserikat dan berkumpul?
2. Apakah pemerintah tidak setuju dengan penulis bahwa
menerbitkan surat peringatan yang tidak tepat, menghentikan
orang yang sedang berbicara, membubarkan pertemuan,
semuanya sebenarnya tidak diperkenankan?
3. Adakah dasar untuk, menurut penulis, melakukan eskalasi
lebih lanjut tindakan polisi terhadap gerakan rakyat?
4. Jika ya, apakah pemerintah siap menjelaskan motif eskalasi
semacam itu?

Akan tetapi, setelah Pada 15 Agustus 1939, Thamrin mengajukan mosi yang menuntut
beberapa rapat yang penggantian kata Nederlandsch-Indië dan Inlander dalam istilah
perundang-undangan menjadi Indonesia, Indonesiër, dan Indonesisch.
diadakan Parindra Pada tanggal 18 Januari 1940, Abikusno, Thamrin, dan Amir Syarifuddin
dan GAPI diusik menerbitkan pengumuman Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Mereka

oleh Polisi, maka mengajak semua putra-putri Indonesia untuk menjadi propagandis
Fraksi Nasional demi mewujudkan Indonesia Berparlemen dengan cara membentuk
komite-komite, tempat studi, dan arak-arakan umum. Disebutkan juga
pun terpaksa bahwa mereka telah mengadakan hubungan dengan rakyat Belanda
membawanya ke melalui badan-badan seperti Komisi Kolonial SDAP, NVV, berikut

dewan. juga para utusan SDAP di Majelis Rendah dan Tinggi Belanda. Para
anggota ini diharapkan dapat melaksanakan perundingan dengan

477 Handelingen Volksraad 1939-1940, hlm. 1846-1847
478 Handelingen Volksraad 1939-1940, hlm. 1654
479 Volksraad Zittingsjaar 1939-1940, Onderwerp, hlm. 140

dpr.go.id 220

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 220 11/18/19 4:50 AM