Page 225 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Indonesia dalam mendukung ajakan GAPI untuk meningkatkan aksi
Indonesia Berparlemen. 481
Pada 23 Februari 1940, muncul mosi Wiwoho Purbohadijoyo
mengenai hak perluasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal
1. Pada dasarnya, mosi ini mengulang apa yang pernah dikemukakan
dalam Petisi Sutarjo yang ditolak oleh pemerintah. Dalam isi mosi
tersebut diungkapkan bahwa perubahan situasi menghendaki
kerja sama yang erat, sementara situasi internasional memaksa
peninjauan kembali ketatanegaraan Hindia. Diharapkan pemerintah
dapat mengangkat Dewan Pemerintah dan memperluas wewenang
Volksraad, sehingga para kepala departemen bertanggung jawab pada
Volksraad.
Dalam penjelasan 11 Juli 1940, ditegaskan bahwa mosi tersebut
dibicarakan seperti apa adanya tanpa mengalami perumusan baru
untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan keadaan, sehubungan
dengan jatuhnya Belanda ke tangan kekuasaan Jerman. Dengan alasan
bahwa Mosi Wiwoho berhubungan dengan perubahan ketatanegaraan
Hindia, maka pembahasan mosi tersebut juga ditunda hingga perang
usai.
Meskipun telah dianjurkan untuk menggunakan wewenang
darurat, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tetap bersikukuh untuk
tidak membahas mosi-mosi tersebut. Sikap pemerintah menimbulkan
ketidakpuasan para pengusulnya. Pada bulan Agustus 1940, GAPI
Dalam penjelasan mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan sistem

11 Juli 1940, ketatanegaraan di Hindia Belanda. Mereka mengusulkan suatu Uni

ditegaskan bahwa Indonesia-Belanda berdasarkan kedudukan setara bagi kedua belah
mosi tersebut pihak. Dalam hal ini, Volksraad akan berubah menjadi badan legislatif
yang bersifat bikameral atas dasar sistem pemilihan yang adil. Resolusi
dibicarakan seperti tersebut kemudian dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad,

apa adanya Ratu Wilhelmina, dan kabinet Belanda di London, Inggris.

tanpa mengalami Pada 14 September 1940, atas persetujuan Pemerintah
perumusan baru Belanda, dibentuklah Commisie tot bestudeering van Staatsrechtelijke
hervormingen (Panitia untuk penyelidikan perubahan-perubahan
untuk menghindari ketatanegaraan) di bawah pimpinan Dr. F.H. Visman. Panitia ini

tuduhan selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman. Pembentukan komisi

penyalahgunaan ini tidak mendapatkan sambutan dari anggota Volksraad, terutama
dari GAPI yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan
keadaan, ... mereka. Dalam sidang anggaran belanja bulan Oktober 1940, mosi

Wiwoho kembali diungkapkan. Pemerintah memberikan jawaban
481 Lihat Sipatahoenan, 26 Maret 1940

dpr.go.id 222

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 222 11/18/19 4:50 AM