Page 226 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 226
Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942
yang tidak bijaksana. Para nasionalis dituduh bahwa tujuan mereka
sesungguhnya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, dan terlepas
dari kuasa kolonial Belanda.
Komisi Visman bermaksud untuk mengadakan pertemuan
dengan GAPI. Mereka menyampaikan undangan pada 10 Desember
1940, dan GAPI menerima undangan tersebut dan langsung menugaskan
kepada pimpinan sekretariat umum untuk menyusun ketatanegaraan
Indonesia untuk disampaikan pada pertemuan itu. Pertemuan antara
Komisi Visman dan GAPI akhirnya berlangsung pada 31 Januari 1941.
Sekretaris Umum GAPI, Abikusno Cokrosuyoso, menyampaikan kepada
Komisi Visman mengenai garis besar ketatanegaraan Indonesia.
Pada 14 Februari 1941, GAPI menyerahkan rencana yang lebih terinci
kepada Komisi Visman, yaitu sebuah rencana yang sesungguhnya
hanya duplikat dari demokrasi Barat yang menempatkan Indonesia
Kepercayaan dan Belanda dalam satu wadah perserikatan.
anggota pergerakan Kepercayaan anggota pergerakan lainnya terhadap Volksraad
juga semakin memudar. Volksraad pernah dijanjikan untuk akan
lainnya terhadap diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang, namun
Volksraad juga upaya tersebut tidak pernah berhasil hingga keberadaan lembaga ini
semakin memudar. dieliminasi pada tahun 1942. Demikian juga dengan rencana pemberian
Volksraad pernah wewenang yang lebih luas pada Volksraad. Hal ini pernah dikemukakan
oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirum, namun juga tidak pernah
dijanjikan untuk akan terwujud. Kekecewaan demi kekecewaan mengundang pendapat pedas
diberikan kekuasaan dari H. Agus Salim yang dulu melihat Volksraad hanya sebagai “Komidi
untuk membuat Omong Kosong”. Bahkan, ada pihak yang anti dengan Volksraad dengan
undang-undang, menyatakan bahwa dewan tersebut hanya sebatas panggung sandiwara
saja. Dalam kenyataannya, Volksraad memiliki ketergantungan yang
amat sangat pada pemerintah Hindia Belanda, karena hampir dua per
tiga anggota Volksraad merupakan “orang” pemerintah, walaupun di
antara mereka ada yang sering tidak berkesesuaian dengan garis atau
rancangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, termasuk juga ketika
beberapa usulan mereka sering diabaikan. 482
Dalam rangka memenuhi permintaan untuk saran tentang
pencalonan Volksraad, diperlukan perjanjian yang dibuat setelah
mempertimbangkan enam pedoman, sehingga sifat penunjukan
dijadikan sebagai bentuk koreksi pada sistem sebelumnya. Dalam
beberapa kasus, ada beberapa hal yang saling berkaitan antara satu
482 Atashendartini Habsjah, Op.Cit., hlm. 190-191
223
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 223 11/18/19 4:50 AM
