Page 218 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 218

Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942




                                                   serentetan mosi dan petisi yang disampaikan oleh delegasi nasional
                                                   selama dua tahun berikutnya, yang keseluruhannya menuntut otonomi
                                                   konstitusional yang lebih besar. Di samping itu, bekerja sama dengan
                                                   Kahuripan dan Tumapel dengan sistem semacam bank pedesaan
                                                   dilaksanakan untuk kepentingan para petani. Pembayaran dilakukan
                                                   berdasarkan hasil panen mereka, dengan harapan bahwa akan muncul
                                                   harga yang pantas untuk sekitar dua puluh lumbung padi yang dikelola
                                                   oleh Rukun Tani Parindra di daerah Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya.
                                                         Pada masa-masa itulah, kaum elite Indonesia menginginkan
                                                   keterlibatan secara wajar dalam menghadapi perkembangan. Anggaran
                                                   pertahanan Hindia Belanda berlipat dua pada tahun 1936 dan 1938, lalu
                                                   naik lagi pada tahun 1939 dan 1940.  Fraksi Nasional terus menerus
                                                                                    465
                                                   melakukan kritik keras, terutama yang sehubungan dengan partisipasi
                                                   milisi orang Indonesia. Mayoritas anggota dewan menghendaki
                                                   peningkatan anggaran itu, dan biasanya Fraksi Nasional yang akan
                                                   menentang.  466  Fraksi Nasional memandang pertahanan Hindia itu
                                                   merupakan urusan Belanda. 467
                                                         Tanpa konsesi politik yang terikat dalam pembentukan milisi
                                                   pribumi, mereka tidak akan bersedia mendukungnya, suatu keputusan
                                                   yang mudah diambil setelah ditolaknya Petisi Sutarjo. Sebelum itu,
                                                   Sukarjo Wiropranoto mempertanyakan kekuatan mobilisasi itu, juga
                                                   jika seandainya diadakan akan berada di bawah bendera pihak mana,
                                                   Belanda atau Indonesia yang merdeka.  Pernyataan dan pandangan
                                                                                       468
                                                   dari Fraksi Nasional yang disampaikan di Kongres Parindra, khususnya
                                                   dari segi keamanan, dipandang oleh sejumlah pejabat pemerintah
                                                   sebagai sikap yang tidak loyal, tetapi juga dihubungkan dengan sikap
                                                   pro terhadap Jepang yang di pupuk oleh pimpinan Parindra.
                                                         Dalam sidang dewan pada 11 Juli 1939 yang diketuai Jonkman,
                     Pada masa-masa                Thamrin memberikan pidatonya sebagai berikut:

                           itulah, kaum                             “Pemerintah Indonesia semenjak  dahoeloe
                        elite Indonesia                        kala sehingga sekarang ta’ pernah memperhatikan

                        menginginkan                           kehendaknya atau memperhatikan perasaan
                                                               anak negeri jang asli, malah atoeran-atoerannja
                   keterlibatan secara                         memperboeatkan kegandjilan terhadap anak negeri

                           wajar dalam                         dan mempertahankan kerendahan darajatnya
                           menghadapi                          terhadap lain bangsa di negeri ini.” 469

                       perkembangan.
                                                   465  Handelingen Volksraad 1937-1938, hlm. 1728-1730
                                                   466  Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1273
                                                   467   Lihat Handelingen Volksraad 1939-1940
                                                   468  Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 908-910
                                                   469  Handelingen Volksraad 1939-1940, hlm. 51.


                                                   215






         A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd   215                                                               11/18/19   4:50 AM
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223