Page 215 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 215
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pembukaan pidato Thamrin diawali dengan pengumuman
penggunaan bahasa Melayu dengan isi pidato yang sebenarnya terkait
dengan beberapa hal, antara lain persoalan politik, ekonomi, dan
keuangan. Seperti yang diungkapkan Thamrin dalam kalimat penutup
pidatonya:
“Akan kami menoetoep pemandangan oemoem
tentang rentjangan oentoek 1939 ini, hendaknja kami
memadjoekan kesimpoelan:
a. Tentang sikap politiek.
Soepaja Pemerintah bersama-sama wakil Ra’jat
mentjari djalan oentoek bekerdja bersama-sama
jang sesoeai dan selaras dengan tjita-tjita dan
angan-angan ra’jat.
b. Tentang sikap economie.
Soepaja mementingkan economie ra’jat dan
mengingat bahwa ra’jat asli boekan sadja
diperlindoengkan akan tetapi soepaja
ditoendjang dan dimadjoekan;
Ilustrasi yang menggambarkan
serah terima jabatan Gubernur c. Tentang sikap keoeangan.
Jenderal dari de Jonge (kiri) Mengentengkan beban ra’jat dan mendjaga
kepada van Starkenborgh
Stachouwer. djangan hasil dan kekajaan Indonesia mengalir
[Sumber: Bataviaasch nieuwsblad, 16 keloear oentoek negeri dan bangsa Asing.” 461
September 1936]
Pengumuman ini menimbulkan ketegangan, baik di dalam
maupun di luar Volksraad. Namun, pemerintah memutuskan untuk
mengambil sikap setuju dan tidak membiarkan dirinya diprovokasi.
Dewan Hindia-Belanda, Ketua Volksraad W.H. van Helsdingen, dan juga
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborg
Stachouwer memperlihatkan rasa khawatir pada propaganda politik
yang akan timbul karena pemakaian bahasa Melayu oleh para anggota
Volksraad yang mampu, dan bahkan sesungguhnya sangat mampu
berbahasa Belanda. Demikian juga kekhawatiran terhadap pers
Melayu yang dapat mempublikasikan semua pidato yang disampaikan
tanpa dapat disensor sebelumnya dari segala ungkapan yang tidak
dikehendaki. Selanjutnya, keberatan terhadap alasan praktis, sebagai
akibat diizinkannya bahasa Melayu, muncul dari sebagian orang Eropa
461 Ibid., hlm. 272
dpr.go.id 212
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 212 11/18/19 4:50 AM
