Page 211 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kurang adanya perhatian dan keseriusan dari pemerintah. Akan tetapi,
Ketua W.H. van Helsdingen menyatakan bahwa tidak hadirnya pejabat
tersebut disebabkan oleh karena petisi tidak memerlukannya. Selama
perdebatan, seperti biasa terjadi perang tarik tambang antara kekuatan
progresif dengan konservatif. Kelompok konservatif seperti Verboom
dari VC, Keertesns dari IKP, Van Helsdingen dan Notosutarso dari CSP
mengecam usul petisi dan menganggapnya sebagai suatu gagasan
yang prematur dan kurang berlandaskan politik, atau bahkan moral.
Pada pokoknya, alasan mereka ini ialah bahwa Indonesia sama sekali
tidak siap untuk menerima status otonomi dalam segala bentuknya. 450
Pengikut dekat Colijn, Pemimpin CSP, C.C. van Helsdingen,
meragukan apakah terdapat moral Kristen seperti kehormatan,
integritas, dan loyalitas yang berlaku umum di Indonesia. Apakah
hal-hal ini cukup mendasari pemikiran masyarakat Indonesia untuk
mengatasi dan menghancurkan bentuk-bentuk nepotisme pribumi,
serta adanya sifat buruk dan jahat yang dapat mempengaruhinya.
Dengan sesal yang dalam, ia menyimpulkan bahwa komunitas pribumi
Indonesia secara keseluruhan mendapatkan pertimbangan publik
yang gagal bereaksi dengan kuat terhadap nilai-nilai moral yang
berlaku di masyarakat Belanda yang masih dipengaruhi oleh moral
Kristen. Sadar akan rasa tidak puas terhadap hubungan yang ada
451
antara Hindia Belanda dan Belanda, Rup dari PEB dan Kerstens dari

Hermen Kartowisastro dari IKP menyadarkan untuk menghidupkan, bukan suatu konferensi,
Semarang, seorang anggota tetapi suatu komisi negara tentang urusan konstitusional yang isunya
Volksraad dari golongan
452
pribumi pernah diangkat oleh Colijn pada tahun 1928. Hermen Kartowisastro
[Sumber: KITLV 116412] dari Vereeninging van Ambtenaren bij de Inlandsche Bestursdienst
(VAIB) atau Persatuan Pegawai Negeri, mencoba menempuh jalan
tengah. Dengan menyambut kemungkinan perubahan konstitusi yang
menyangkut hubungan dua negeri, ia tidak menghendaki hubungan
dengan kerajaan ataupun organisasi pemerintah yang ada ini rusak. 453
De Hoog, pimpinan kelompok Eropa terbesar, dekat dengan
pendapat ini. Ia berharap Rijksraad dapat menjadi obat mujarab untuk
menjamin terciptanya otonomi Hindia Belanda dalam Imperium
Belanda. Ia akan menyokong pengusulan ini karena usul tersebut
merupakan langkah pertama bagi terciptanya suatu pemerintahan
sendiri, meskipun bukan dalam kerangka kemerdekaan. Semuanya
454

450 Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1506-1546
451 Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1672
452 Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1517-1525
453 Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1693
454 Handelingen Volksraad 1936-1937, hlm. 1544-1545

dpr.go.id 208

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 208 11/18/19 4:50 AM