Page 208 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942

yang komunikatif dengan masyarakat dari berbagai daerah di Hindia
Belanda guna menyerap seluruh aspirasi rakyat yang dibahas dalam
sidang-sidang Volksraad di kemudian hari.

3.7 Lika Liku Petisi Soetarjo

Pada 15 Juli 1936, Soetarjo Kartohadikusumo mengajukan petisi.
Garis besar isinya adalah usulan agar Indonesia dalam waktu sepuluh
tahun dapat berdiri sendiri atau mencapai kemerdekaannya, meskipun
masih dalam batas-batas seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal
1 Grondwet (Undang-Undang Dasar). Dalam Undang-Undang Dasar
Kerajaan Belanda Pasal 1 tersebut, disebutkan bahwa Kerajaan Belanda
meliputi wilayah Nederland (Belanda), Hindia-Belanda, Suriname, dan
Curacao. Petisi tersebut didukung oleh Kasimo dan Ratulangi.
Butir lainnya dari petisi itu ialah desakan agar diselenggarakan
suatu konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil, baik dari negeri
Belanda maupun Hindia Belanda, dengan kedudukan yang sejajar.
Belanda maupun Tujuannya adalah untuk merancang bersama rencana sepuluh tahun ke

Hindia Belanda, depan, guna menyiapkan Hindia Belanda memiliki otonomi, walaupun
dengan kedudukan tetap berada dalam jalinan kesatuan dengan Kerajaan Belanda. Oleh
karena itu, petisi ini memandang perlu terbentuknya sebuah dewan
yang sejajar. kerajaan yang terdiri dari wakil-wakil Belanda maupun Indonesia untuk
Tujuannya adalah mendiskusikan hubungan keduanya dalam kerangka konstitusi yang

untuk merancang ada, serta mempertimbangkan kemungkinan kedudukan Indonesia
bersama rencana untuk menjadi pihak yang sejajar dengan Belanda. 443
Sebenarnya, Petisi Sutarjo memiliki landasan yuridisnya
sepuluh tahun sendiri karena jika kita melihat Pasal 1 dari Undang-Undang Kerajaan
ke depan, guna Belanda, disebutkan bahwa Kerajaan Belanda meliputi wilayah

menyiapkan Hindia Belanda (Nederland), Hindia Belanda (Indonesia), Suriname, dan
Belanda memiliki Curacao. Menurut Sutarjo, keempat wilayah ini sudah sepantasnya
memiliki kedudukan yang sama, sehingga Sutarjo sangat yakin untuk
otonomi, ... mengajukan petisi yang dinilainya wajar itu dalam rangka pemberian

otonomi bagi Indonesia, guna membentuk pemerintahan yang dapat
berdiri secara mandiri. Dengan demikian, warga pribumi juga akan
diperlakukan setara dengan warga Belanda.
Petisi tersebut jelas memancing perdebatan yang alot di
Volksraad. Pembahasan isu panas tersebut berlangsung selama
seminggu, hingga pada akhirnya dilakukan pemungutan suara pada

443 Lihat Deliar Noer, 1980, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES)

205

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 205 11/18/19 4:50 AM