Page 205 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 205
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1) Kemiskinan penduduk merupakan bagian paling
memprihatinkan selama krisis;
2) Kepentingan penduduk yang luas diletakkan di bawah
kepentingan kapitalisme kolonial;
3) Ketiadaan atau kurangnya program kesejahteraan yang
disediakan pemerintah untuk mengatasi pemiskinan rakyat;
4) Oleh karena itu, bagian politik ekonomi ini telah gagal dan
harus ditinjau ulang.
Lebih lanjut, Pemerintah Kolonial dengan acak menggunakan
Mereka berharap pasal-pasal hukum pidana, dan dengan cepat menghubungkan kata-
bahwa proses taktik kata seperti Indonesia Merdeka dengan pengertian bahwa suatu hari
mereka sendiri orang Eropa akan di dorong kelaut, bom-bom akan dilemparkan,
terhadap masalah- orang-orang Eropa akan tewas terbunuh, dan banyak omong kosong
lainnya. Perwakilan Fraksi Nasional di Volksraad dan Gedelegeerden
masalah yang kini berusaha menghidupkan dewan itu dari keadaan kemandegan
muncul di Asia politis selama bertahun-tahun sebagai akibat dari krisis ekonomi
akan mendorong yang berat. Mereka berharap bahwa proses taktik mereka sendiri
pemerintah untuk terhadap masalah-masalah yang kini muncul di Asia akan mendorong
melibatkan pihaknya pemerintah untuk melibatkan pihaknya agar mampu bertindak dengan
lebih konstruktif. Fraksi Nasional bertahan pada taktiknya dengan tetap
agar mampu menantang dan mengejar posisi moral pemerintah agar setidaknya
bertindak dengan dapat lebih terakomodasi. Tetapi, mereka yang berpaham asosiasi lain
lebih konstruktif. dan agak kurang bersifat revolusioner memilih pendekatan gradualis.
Dengan cara ini, kelompok moderat konservatif dapat menunjukan
rasa realisme yang lebih besar di muka dewan. Salah satu momentum
kemunculan pertama kelompok moderat ini adalah dengan tampilnya
Sutarjo Kartohardikusumo, Ketua Perhimpunan Pegawai Bestuur
Bumiputra (PPBB), sebagai penandatangan utama petisi. Ia merupakan
sosok yang loyal, atau mungkin dapat dikatakan “jinak”, dengan
jabatannya sebagai seorang pangreh praja Jawa. 436
Petisi tersebut dinamai sesuai dengan namanya, yaitu “Petisi
Sutarjo”, yang kemudian ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Ratu Langie,
Lanjumin gelar Datu Tumenggung, Mr. Ko Kwat Tiong, dan Said
Abdullah bin Salim Alatas. Semuanya penandatangan relatif berada
di luar Fraksi Nasional di Volksraad. Lanjumin adalah sekretaris dari
PPBB yang merupakan bangsawan asal Minangkabau, sementara
Kasimo mewakili Perkumpulan Politik Katholiek di Indonesia (PPKI),
Mr. Ko Kwat Tiong mewakili Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang
436 Volksraad zittingsjaar 1936-1937, Onderwerp, 26 Stuk 1. Perhimpoenan 1937, hlm. 16
dpr.go.id 202
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 202 11/18/19 4:50 AM
