Page 314 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam kepemimpinan nasional merupakan gambaran ketidaksabaran
yang secara luas terasa dan semakin meningkat di kalangan orang
Indonesia karena keterlambatan Jepang dalam memenuhi janji
kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai jawaban penguasa Jepang
atas usul tersebut di atas, pada tanggal 2 Juli 1945, diumumkan
persetujuan untuk mendirikan “Gerakan Rakyat Baru”. Gunseikan
mengangkat empat wakil Indonesia untuk mengetuai panitia persiapan,
sementara Gerakan Rakyat Baru, diwakili oleh Soekarno dan Hatta
dari kaum nasionalis dan Hokokai, Wahid Hasyim dari Masyumi, dan
Wiranatakusumah yang merupakan mantan Bupati Bandung.
Setelah organisasi tersebut di atas dibentuk, Somubucho
menegaskan bahwa setiap organisasi pemuda yang tergabung
di dalamnya harus tunduk kepada perwakilan sipil generasi tua
yang diangkat Gunseikan dalam kerjasama dengan pemerintah. Ini
menimbulkan reaksi dari para pemuda, sehingga ketika badan ini
dibentuk, tokoh golongan pemuda radikal tidak ada yang bersedia
duduk di kursi yang disediakan untuk mereka. Di sini tampak adanya
perselisihan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang
pelaksanaan berdirinya negara Indonesia merdeka.
Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, sejak Maret 1942
sampai dengan Agustus 1945, bekas Hindia Belanda hidup di bawah
suatu pendudukan militer. Masa yang singkat ini secara mendalam
telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia, misalnya
stratifikasi sosial yang tidak lagi berdasarkan kategori rasial, yang
pada masa penjajahan Belanda merupakan ciri masyarakat kolonial,
ataupun atas dasar kelahiran menurut tingkat kebangsawanan. Hal
ini semua berubah di masa pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia,
yang pada masa penjajahan Belanda menduduki tingkatan sosial yang
terakhir, pada masa pendudukan Jepang justru menduduki tingkat
Politik Jepang di yang “seharusnya” di tanah airnya sendiri.
Jawa merupakan Politik Jepang di Jawa merupakan kebalikan daripada apa yang

kebalikan sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang secara
daripada apa tradisional kebijaksanaan penjajahannya bertumpu pada dukungan
kaum bangsawan Indonesia dan para pejabat dari kelas priyayi. Pada
yang sebelumnya masa pendudukan Jepang, pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia
dijalankan oleh ditunjuk sebagai pejabat tinggi, sedangkan golongan Islam mendapat

Pemerintah Kolonial tempat atau perhatian yang istimewa. Meskipun begitu, peranan yang
dimainkan orang Indonesia, terutama dalam posisi penasihat bagi
Belanda, ... Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, bersifat sangat terbatas dalam
kenyataannya. Chuo Sangi-in di Jakarta beserta cabang-cabangnya di
daerah adalah forum yang sama sekali tidak memadai bagi kegiatan

dpr.go.id 312

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 312 11/18/19 4:51 AM