Page 310 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemasukan barang tidak mendapat perhatian dari pemerintah
pendudukan Jepang. Demikian pula dalam hal pendidikan, Jepang
hanya menjanjikan akan menambah sekolah-sekolah, dan mengenai
perubahan peraturan sekolah swasta (partikelir), pemerintah
pendudukan memberikan kelonggaran dan izin untuk mendirikan
sekolah menengah swasta dan sekolah menengah putri.
Organisasi politik yang utama di Jawa pada waktu pendudukan
Jepang adalah Masyumi dan Jawa Hokokai. Usul untuk mempersatukan
kedua organisasi itu tampaknya tidak menarik perhatian kedua
organisasi tersebut, terutama para pengurus Masyumi yang memilih
untuk tidak menanggapi anjuran ini.

4.12 Sidang VIII Chuo Sangi-in, 18–21
Juni 1945: Membangkitkan Semangat

Rakyat Untuk Memperkuat Persiapan
Kemerdekaan Indonesia Secepatnya

Segala sesuatunya berjalan cukup cepat bagi Jepang. Hal
itu menyebabkan impian mereka untuk mewujudkan “Lingkungan
Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” lambat laun mulai menghilang.
Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan mengumumkan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 6 Maret 1945, Saiko Shikikan mengumumkan bahwa masih
ada tiga kesulitan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia,
yaitu pertama, badan yang menyelidiki persiapan kemerdekaan
harus dibentuk; kedua, harus didirikan lembaga latihan nasional;
Muhammad Yamin ketiga, pendapat umum tentang kemerdekaan harus dibangkitkan

dan Soekarno semangatnya. Setelah terjadi berbagai perubahan lebih lanjut, akhirnya
terdapat di antara Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang dipimpin oleh Jenderal Itagaki
Seishiro di Singapura mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik
para pembicara
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28
yang mengusulkan Mei 1945. Badan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, dan enam puluh

lima dasar falsafah anggota, termasuk empat orang dari golongan Cina dan Arab, serta
negara, yang seorang dari golongan Indo-Belanda.
Selain itu, terdapat tujuh orang Jepang sebagai anggota istimewa
kemudian dikenal
menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara. Perlu
sebagai Pancasila diketahui pula bahwa hampir setengah dari anggota Chuo Sangi-in

turut menjadi anggota badan ini. Pada upacara pembukaan badan ini
di tanggal 28 Mei 1945, yang bertempat di Gedung Chuo Sangi-in,

dpr.go.id 308

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 308 11/18/19 4:51 AM