Page 312 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tenaganya dan menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan
penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia secepatnya”.
Sebelum perundingan dilakukan, Ketua Chuo Sangi-in
memperkenalkan anggota baru, yaitu Suprojo Projowidagdo dan Ir.
Darmawan. Selain itu, juga diadakan pemilihan Wakil Ketua baru
untuk menggantikan R.M.A.A. Kusumo Utoyo yang mengundurkan
diri. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Drs. Mohammad Hatta
memperoleh suara terbanyak, disusul oleh K.H. Dewantara. Setelah
diserahkan hasil pemilihan tersebut kepada Saiko Shikikan untuk
dipertimbangkan, maka Drs. Mohammad Hatta secara resmi diangkat
menjadi Wakil Ketua (Huku Gicho) dari Chuo Sangi-in.
Untuk merundingkan pertanyaan Saiko Shikikan, ketua
membentuk dua Bunkakai. Bunkakai I membahas cara dan jalan
melaksanakan usaha untuk membangkitkan semangat penduduk
agar mengerahkan tenaganya untuk Indonesia Merdeka. Bunkakai
I ini diketuai oleh Mr. Sartono. Sementara, Bunkakai II membahas
cara menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan
penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan dengan secepatnya.
Bunkakai II ini diketuai oleh Mr. Latuharhary.
Pada sidang hari ketiga, setelah masing-masing Bunkakai
mengadakan perundingannya dan masing-masing ketua menyampaikan
laporannya, untuk menyusun kata-kata jawaban berdasarkan putusan
kedua Bunkakai, dibentuklah Panitia Istimewa yang diketuai oleh K.H.
Dewantara. Putusan Chuo Sangi-in adalah sebagai berikut:
“Atas dasar keyakinan bahwa Perang Asia Timur Raya adalah
Pada sidang suatu perang kemerdekaan dan lanjutan pergerakan kemerdekaan
hari ketiga, rakyat Indonesia menentang imperialisme Barat, maka Chuo Sangi-in

setelah masing- menganjurkan:
masing Bunkakai A.
1. Mengadakan gerakan semangat, yaitu:
mengadakan a. Memperkuat cinta tanah air;
perundingannya b. Mengembangkan sifat keprajuritan; dan

dan masing- c. Membangkitkan perasaan kekeluargaan dan persatuan
bangsa;
masing ketua 2. Menyerahkan selekasnya kekuasaan pemerintah, baik di

menyampaikan pusat maupun di daerah, kepada tenaga Indonesia dengan
laporannya menyerahkan jabatan pimpinan yang bertanggung jawab
kepadanya;
3. Memperluas kesempatan untuk berkembangnya inisiatif

dpr.go.id 310

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 310 11/18/19 4:51 AM