Page 317 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Chuo S angi-In 1942 – 1945

4.13 Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI)
Para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dibagi ke dalam beberapa Bunkakai dan satu Panitia
Hukum Dasar dengan 19 orang anggota di bawah pimpinan Soekarno.
Nama kepanitiaan ini kemudian diganti menjadi Panitia Undang-
Undang Dasar. Sebagian Panitia Undang-Undang Dasar ditugaskan
untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar di
bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Supomo. Dalam menjalankan tugasnya,
BPUPKI BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak
mengadakan sidang- resmi yang seluruhnya diadakan di Jakarta, sebelum kekalahan Jepang

sidang resmi untuk terhadap pasukan Sekutu pada 14 Agustus 1945. 531
BPUPKI mengadakan sidang-sidang resmi untuk membahas
membahas masalah
masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta
dasar negara, rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin langsung oleh Ketua
wilayah negara, BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pertama berlangsung
pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara,
kewarganegaraan,
sementara sidang kedua berlangsung antara tanggal 10 – 17 Juli 1945
serta rancangan untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar,
Undang-Undang ekonomi dan keuangan, pembelaan, serta pendidikan dan pengajaran.
Dasar Sementara itu, sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 orang
anggota BPUPKI berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama
dan sidang kedua untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, dan dipimpin oleh anggota BPUPKI, Soekarno.
Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945
dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia dan diketuai
oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan R.P. Suroso. Pada sidang pertama
tersebut, Muhammad Yamin selaku anggota menyampaikan kerangka
uraian sebagai berikut:
I. Peri Kebangsaan
“Indonesia merdeka, sekarang – Nationalisme lama dan baru
– Dasar Negara Seriwijaya dan Majapahit – Dasar peradaban
Indonesia – Tradisi tata negara yang putus – Etat national
– etats patrimoines, ettats puissances – kesukaran mencari
dasar asli – Cita-cita yang hancur di medan perjuangan.
Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.”

531 Saafroedin Bahar, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia Jakarta), hlm. xvii

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 315
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 315 11/18/19 4:51 AM