Page 319 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Chuo S angi-In 1942 – 1945

Sidang Pertama Rapat Besar yang diadakan pada 31 Mei
1945 dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-In, dengan agenda
rapat membahas tentang “Dasar Negara Indonesia (lanjutan)” dan
pembicaraan tentang “Daerah Negara dan Kebangsaan Indonesia”.
Pada waktu itu, Dr. Rajiman Wedyodiningrat menjadi ketua sidangnya.
Saat sidang berlangsung, Supomo menanyakan tentang perihal dasar
negara Indonesia merdeka. Supomo mengungkapkan bahwa ia sepakat
dengan beberapa pembicara dalam sidang yang telah membahas
syarat-syarat mutlak (faktor konstitutif). Syarat-syarat mutlak untuk
mengadakan suatu negara, dipandang dari sudut hukum dan dari
sudut formal (yurisprudensi), adalah harus adanya daerah (territory),
rakyat, dan pemerintah yang berdaulat (sovereignty) menurut hukum
internasional. Menurut Supomo, syarat-syarat mutlak tersebut
tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi
dan politik. Suatu syarat mutlak yang juga dibicarakan pada sidang
itu ialah mengenai pembelaan tanah air. Maka, pembelaan tanah
Syarat mutlak air sangat penting adanya, dan mengenai hal tersebut, Supomo
yang ketiga menyetujui nasihat dan anjuran dari pihak Pemerintah Jepang, yakni

menurut hukum dari Somubucho yang telah dimuat dalam surat kabar Asia Raya.
Pendapat Supomo termasuk juga tentang syarat-syarat mutlak
internasional adalah lainnya, yaitu: Pertama, tentang daerah, ia setuju dengan pendapat

pemerintah yang yang mengatakan bahwa, “pada dasarnya Indonesia harus meliputi
532
berdaulat. batas Hindia-Belanda.” Kedua, hal rakyat sebagai warga negara
yang pada dasarnya merujuk pada warga negara yang mempunyai
kebangsaan Indonesia, yang kemudian dengan sendirinya termasuk
pada kategori bangsa Indonesia asli. Bangsa Peranakan Tionghoa,
India, dan Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia harus
diterima pula sebagai warga negara dengan diberikan kebangsaan
Indonesia. Hal yang penting juga, menurut Sopomo, adalah antisipasi
terhadap kewarganegaraan ganda (dubbele onderdaanschap) dan
ketiadaan status (staatloosheid). Hal ini sebagian tentunya akan
bergantung pada sistem undang-undang negara lain, namun pokok
dasar kewarganegaraan Indonesia adalah ius sanguinis (prinsip
keturunan) dan ius soli (prinsip teritorial).
Syarat mutlak yang ketiga menurut hukum internasional adalah
pemerintah yang berdaulat. Menurutnya, jika hendak membicarakan
tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk

532 Ibid., hlm. 31

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 317
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 317 11/18/19 4:51 AM