Page 323 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 323

Chuo S angi-In 1942 – 1945





                                                         Pada sidang BPUPKI saat itu, Supomo menyampaikan juga
                                                   tentang hubungan antara negara dengan perekonomian. Menurut
                                                   Supomo:
                                                                    “Dalam negara yang berdasar integralistik,
                                                               yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan
                                                               ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme negara”
                                                               (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang
                                                               penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi
                                                               pada hakikatnya negara yang akan menentukan di
                                                               mana dan di masa apa dan perusahaan apa yang
                                                               akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat
                                                               atau oleh pemerintah daerah atau yang akan
                                                               diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive
                                                               atau kepada seseorang, itu semua tergantung
                                                               daripada kepentingan negara, kepentingan
                                                               rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru,
                                                               dengan sendirinya menurut keadaan sekarang,
                    Dalam lapangan                             perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas,

                    ekonomi, negara                            electriciteit, perusahaan alas rimba, harus diurus
                          akan bersifat                        oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah.
                         kekeluargaan                          Pada hakikatnya negara yang menguasai tanah

                    juga oleh karena                           seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk
                                                               negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat
              kekeluargaan itu sifat                           sifat  masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat
                 masyarakat timur ...                          pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian
                                                               menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara
                                                               harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap
                                                               dipegang oleh kaum tani. 535


                                                                    Dalam lapangan ekonomi, negara akan
                                                               bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan
                                                               itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara
                                                               sebaik-baiknya. Sistem tolong menolong, sistim
                                                               kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu
                                                               dasar ekonomi Indonesia.


                                                                    Dasar totaliter dari negara kebangsaan

                                                   535  Ibid., hlm. 43




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   321
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd   321                                                          11/18/19   4:51 AM
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328