Page 322 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 322

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                               bersangkutan. Maka, dalam Negara Indonesia yang
                                                               berdasar pengertian negara integralistik itu, segala
                                                               golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai
                                                               keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan
                                                               kedudukan sendiri-sendiri sebagai bagian organic
                                                               dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah
                                                               yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal
                                                               apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah
                                                               daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu
                                                               semua akan tergantung daripada “doelmatigheid”,
                                                               berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan
                                                               juga soalnya.
                                                                    Persoalan republik atau monarki, tidak
                                                               mengenai dasar susunan pemerintahan karena yang
                                                               penting ialah, hendaknya kepala Negara, bahkan
                                                               semua badan pemerintahan mempunyai sifat
                                                               pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala
                                                               Negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya.
                                                               Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan
                                                               bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah
                                                               Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai
                                                               raja atau presiden atau sebagai adipati seperti di
                                                               Birma, atau sebagai “Führer”, itu semuanya tidak
                                                               mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Raja
                                                               atau Presiden atau Führer atau Kepala Negara yang
                                                               bergelar ini atau itu, misalnya bergelar “Sri Paduka
                                                               yang Dipertuan Besar” atau bergelar lain, ia harus
                                                               menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus satu
                                   Pada                        jiwa dengan rakyat seluruhnya. 534

                      sidang BPUPKI
                   saat itu, Supomo                                 Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai
                                                               Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau
                    menyampaikan                               hanya untuk waktu tertentu, itulah hanya mengenai
                        juga tentang                           bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan

                  hubungan antara                              kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat
                     negara dengan                             pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut
                     perekonomian.                             cara pilihan menurut sistim demokrasi Barat itu
                                                               berdasar atas paham perseorangan.”


                                                   534      Disarikan dari Ibid., hlm. 41-42



                                       dpr.go.id   320





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd   320                                                          11/18/19   4:51 AM
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327