Page 321 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 321
Chuo S angi-In 1942 – 1945
3. Aliran pemikiran terakhir adalah teori integralistik yang
diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain
(abad ke-18 dan 19). Menurut pemikiran ini, negara ada bukan
untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan,
akan tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat
seluruhnya sebagai persatuan. Negara adalah suatu susunan
masyarakat yang integral, dalam arti mencakup segala
golongan, bagian, dengan anggotanya berhubungan erat
satu sama lain, dan merupakan persatuan masyarakat yang
organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran
... di hadapan para pemikiran ini ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara
anggota BPUPKI tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat,
lainnya, Supomo atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan
mengatakan pula seseorang sebagai pusat, akan tetapi menjamin keselamatan
hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat
bahwa negara dipisah-pisahkan.
nasional yang Lantas, pertanyaannya adalah: “Sekarang tuan-tuan akan
bersatu itu tidak membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?” 533
Pada pidatonya di hadapan para anggota BPUPKI lainnya,
berarti bahwa negara Supomo mengatakan pula bahwa negara nasional yang bersatu itu
akan bersifat religius. tidak berarti bahwa negara akan bersifat religius. Negara nasional
yang bersatu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur,
sehingga hendaknya Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur,
yang dianjurkan juga dalam agama Islam.
Selanjutnya, Supomo membicarakan tentang soal yang
berhubungan dengan bentuk susunan negara, yaitu:
“Dengan sendirinya negara secara federasi
kita tolak, karena dengan mengadakan federasi,
itu, bukanlah mendirikan satu negara. Jadi tinggal
membicarakan “eenheidsstaat” atau “bondstaat”.
Jika benar bahwa “bondstaat” itu juga satu negara
belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket
“eenheidsstaat” atau “bondstaat”, oleh karena
perkataan-perkataan itu menimbulkan salah
paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang
terhormat tuan Moh. Hatta, maka dalam negara itu
soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan
tergantung daripada masa, tempat, dan soal yang
533 Ibid., hlm. 33
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 319
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 319 11/18/19 4:51 AM
