Page 331 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Gambar 1. terikat pada keputusan Nanpo Gun tersebut, sebab adanya proklamasi
Rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia berarti semua hukum yang diberlakukan, baik oleh Hindia Belanda
pada bulan Agustus 1945. maupun tentara pendudukan Jepang, menjadi teranulir. Proklamasi
Sumber: NIOD 57080
merupakan sumber dari segala sumber tata hukum yang baru. 539
Selanjutnya, penambahan anggota ini menjadikan PPKI bukan lagi
milik Jepang, tetapi sudah menjadi milik Republik, karena penambahan
itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, bukan Jepang. Selain itu,
karena anggota PPKI bukan hanya berasal dari Jawa, tapi dari berbagai
kepulauan Indonesia, maka PPKI sifatnya hanya menjadi badan
pendahuluan Komite Nasional. PPKI pada hakikatnya mempunyai sifat
representatif atau sifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 540
Mengenai kekuasaan, badan legislatif, gagasan, dan asas-asasnya
dibicarakan pada sidang hari pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.
Hal yang sama juga berlaku dengan Komite Nasional. Pada Sidang
PPKI hari kedua, Komite Nasional hanya disinggung sedikit saja karena
tergeser oleh masalah lain yang lebih mendesak, seperti departemen
dan pemerintahan daerah (Pemda). Sedangkan pada sidang hari
539 Ibid., hlm. 12
540 Ibid, hlm. 14

dpr.go.id 330

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 330 11/18/19 4:52 AM