Page 334 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 334
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
mengulangi lagi kenapa nama badan pembantu Presiden ini adalah
Komite Nasional. Menurut Hatta, nama ini sudah muncul menjelang
masuknya Jepang. Ketika itu, Hatta baru saja dikembalikan Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda bersama Syahrir dari pengasingannya di Banda
Neira. Komite Nasional yang akan diadakan menjelang Jepang masuk
itu merupakan suatu wadah nasional, yang akan menerangkan kepada
Jepang nantinya bahwa yang berperang adalah Jepang dengan Belanda,
bukan dengan rakyat Indonesia. Komite Nasional menurut pikiran
Hatta saat itu merupakan tempat pengerahan massa. 547
Ketika membicarakan wadah yang akan dipakai untuk
menghadapi suasana revolusi, Hatta teringat lagi akan nama yang
telah diciptakannya empat tahun sebelumnya, hanya saja dalam bentuk
gagasan yang lain. Komite Nasional menurut Hatta adalah semacam
wakil-wakil rakyat untuk membantu Presiden selama Perang Asia
Timur Raya belum berakhir. Jadi, sifatnya adalah sementara saja, dan
kalau suasana damai sudah datang, maka akan dibentuk MPR, DPR,
dan DPA menurut ketentuan UUD 1945. 548
Pada pertemuan di Gambir Selatan ini, Komite Nasional tidak
hanya membicarakan mengenai jumlah mereka yang akan menjadi
anggota KNIP, tetapi juga mendiskusikan mengenai fungsi KNIP, sesuai
dengan makna Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yakni sebagai
Komite Nasional Pembantu Presiden. Pembicaraan mengenai fungsi ini kemudian
haruslah tercermin pada hasil keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang
berdasarkan fungsi dan usaha-usaha KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah
kedaulatan rakyat. (KNID).
Mengikuti penjelasan Soekarno dan Hatta dalam pidatonya,
dapat disimpulkan bahwa Komite Nasional adalah penjelmaan
kebulatan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia untuk
merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Komite Nasional haruslah
berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia harus berfungsi untuk menyalurkan
keinginan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena
itulah, Komite Nasional, baik di pusat maupun daerah, harus mampu
menjadi wadah bagi seluruh aliran dan golongan dalam masyarakat,
sehingga persatuan tetap tergalang. 549
Tujuan dari masuknya semua golongan dan aliran dalam
KNIP adalah untuk menghadapi situasi mendatang, terutama kabar
akan mendaratnya tentara Sekutu. Maka, salah satu keputusan
547 Ibid., hlm. 44-45
548 Ibid., hlm. 45
549 Disarikan dari Ibid., hlm. 45
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 333
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 333 11/18/19 4:52 AM
