Page 339 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selanjutnya, dengan inti “demokrasi dulu baru nasionalisme”,
“manuver” pertama dari kelompok Syahrir mulai dilaksanakan dengan
pengajuan referendum oleh 50 anggota KNIP pada tanggal 7 Oktober
1945 yang mendesak Presiden agar memakai kekuasaan istimewanya
untuk membentuk MPR dengan segera. Sebelum MPR terbentuk,
anggota-anggota KNIP yang ada meminta untuk dianggap sebagai
anggota MPR. Referendum inilah yang menyebabkan diadakannya
563
Sidang Pleno I KNIP di Jakarta pada tanggal 16-17 Oktober 1945, sekitar
sembilan hari sejak referendum itu diajukan. 564

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
Sidang Pleno I KNIP diadakan pada 16-17 Oktober 1945,
bertempat di Gedung Balai Muslimin Kramat, dan dimulai pada pukul
10 pagi. Wakil Presiden Hatta datang bersama para menteri, tetapi
Presiden Soekarno tidak hadir karena sedang berada di Sukabumi.
Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penyampaian
pidato pembukaan oleh Ketua KNIP Kasman Singodimejo, sidang
mendengarkan pidato Sakirman, yang pada tanggal 7 Oktober 1945
telah mengajukan referendum bersama 50 anggota KNIP agar KNIP
diberikan kekuasaan MPR. 565
Pada waktu referendum itu dibicarakan, salah seorang yang
mengambil kesempatan berbicara adalah Amir Syarifuddin. Menurut
Amir, berhubung situasi yang sangat genting dengan mendaratnya
Sekutu, besar kemungkinan para anggota tidak akan bisa hadir pada
setiap rapat yang diadakan KNIP. Selain itu, KNIP yang begitu besar
dan dengan anggota yang begitu banyak akan sukar mengambil
Sidang Pleno I keputusan-keputusan cepat yang sesungguhnya sangat diperlukan
KNIP diadakan dalam suasana genting. Maka, Amir mengusulkan agar dibentuk sebuah

pada 16-17 “working committee”, atau badan pekerja, yang untuk sementara waktu
dapat diberikan tugas-tugas legislatif. Amir mencontoh badan pekerja
Oktober 1945, yang ada pada Indian National Congress di India. Badan pekerja itu
bertempat di akan bersidang 10 hari sekali, sedangkan KNIP hanya setahun sekali. 566
Gedung Balai Kedua usul itu dibicarakan, kemudian diputuskan bahwa KNIP

Muslimin Kramat, dapat segera mengirim surat kepada pemerintah. Karena Wakil
Presiden Hatta ada dalam ruangan itu, maka surat yang diajukan
dan dimulai pada kepada pemerintah langsung saja dibicarakan. Konsep balasan dari
pukul 10 pagi.
563 Ibid., hlm. 71 dan 72
564 Ibid., hlm. 72
565 Ibid., hlm. 85
566 Ibid., hlm. 86

dpr.go.id 338

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 338 11/18/19 4:52 AM