Page 344 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 344

K omite Nasional  Indonesia Pusa t
                                                                                                       1945 – 1949


                                                   usul-usulnya secara tertulis; (3) Pengumuman BP No. 2 tentang RUU
                                                   KNID; (4) Pengumuman BP No. 3 tentang usul kepada pemerintah
                                                   untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat
                                                   untuk mendirikan partai politik; (5) Pengumuman BP No. 4 tentang
                                                   usul BP tentang GBHN; (6) Pengumuman BP No. 5 tentang usul BP
                                                   tentang pertanggungjawaban menteri kepada DPR; (7) Pengumuman
                                                   BP No. 6 tentang usul BP tentang tindakan apa yang sebaiknya diambil
                                                   pemerintah sehubungan dengan terbentuknya (kepanjangannya
                                                   belum disebutkan sebelumnya) (AMACAB); dan (8) Protes BP terhadap
                                                   pengeboman yang dilakukan oleh Inggris di Surabaya. Dari kedelapan
                                                   hasil BP tersebut, enam di antaranya dapat disimpulkan sebagai lima

                          Ditinjau dari            hak inisiatif dan satu hak mosi. 581
                                                         Ditinjau dari paham sosialis-demokrat yang dianut oleh Syahrir,
                      paham sosialis-              banyaknya partai tidak menjadi soal. Namun, jika kembali kepada KNIP

                      demokrat yang                dan BP-nya, maka harus disediakan pula tempat bagi wakil-wakil
                 dianut oleh Syahrir,              aliran partai tersebut untuk duduk dalam KNIP dan BP. Bertolak dari

                    banyaknya partai               keinginan bahwa keanggotaan KNIP harus disempurnakan dengan
                  tidak menjadi soal.              golongan-golongan yang hidup di masyarakat, maka penambahan
                                                   anggota dan adanya Sidang Pleno II KNIP perlu diadakan. Walaupun
                                                   larangan rangkap jabatan belum ada, tapi sebagian besar elite politik
                                                   saat itu mengerti bahwa seseorang yang sudah menjabat eksekutif
                                                   tidak dibenarkan lagi untuk duduk dalam legislatif. Ketika hal itu justru
                                                   terjadi pada Ketua dan Wakil Ketua BP, maka Sidang Pleno KNIP tidak
                                                   dapat diundur lagi. 582
                                                         Sidang Pleno II KNIP diadakan di Jakarta pada tanggal 25-27
                                                   November 1945, sebelas hari setelah Kabinet Syahrir terbentuk. Sidang
                                                   Pleno itu diadakan di ruangan bekas asrama Ika Daigaku, sekarang
                                                   depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hadir dalam
                                                   sidang ini sebanyak 244 orang, di antaranya dari luar Jawa sebanyak
                                                   50 orang. 583
                                                         Sidang ini dipimpin oleh Syahrir dan selama tiga hari itu
                                                   dibicarakan hal-hal terkait Laporan Ketua BP tentang hasil-hasil
                                                   yang telah dicapai BP sejak dibentuk tanggal 17 Oktober 1945, juga
                                                   pembicaraan mengenai pemerintahan, khususnya soal pembentukan
                                                   Kabinet Syahrir, serta pemilihan pimpinan dan anggota BP yang baru. 584




                                                   581   Ibid., hlm. 111-112
                                                   582  Ibid., hlm. 120-121
                                                   583  Ibid., hlm. 121
                                                   584  Ibid., hlm. 122




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   343
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   343                                                               11/18/19   4:52 AM
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349