Page 345 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 345
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
5.2 KNIP Periode Mr. Assaat (1946–1949)
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada periode Mr. Assaat
(1946–1949) melanjutkan perannya sebagai lembaga legislatif untuk
membantu presiden, sebelum didirikannya Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Dalam perkembangannya, KNIP aktif dalam menyuarakan
aspirasi berbagai partai politik dan golongan masyarakat yang
tergabung di dalamnya. Sebagai lembaga pembantu presiden, peran
KNIP pada periode Mr. Assaat sebetulnya jauh lebih besar daripada itu,
termasuk menjadi semacam parlemen yang turut andil dalam proses
pengambilan keputusan-keputusan yang penting bagi kelangsungan
Republik Indonesia. Walaupun senantiasa muncul konflik dalam
tubuh KNIP, terutama dari kubu oposisi Persatuan Perjuangan di
masa revolusi, hubungan antara KNIP dengan lembaga kepresidenan
(Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinetnya) berjalan
dengan baik. Hal ini terlihat dari bagaimana KNIP selalu menyetujui
program pemerintah, meskipun pembahasan yang kerap kali berjalan
dengan alot, khususnya pada Sidang Pleno KNIP maupun Rapat Badan
Pekerja (BP) KNIP.
Pembentukan 5.2.1 BP KNIP
Komite Nasional Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada
Indonesia Pusat tanggal 29 Agustus 1945 sesuai dengan amanat Pasal IV Aturan Peralihan
(KNIP) pada UUD 1945 yang menjelaskan bahwa sebelum dibentuknya Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
tanggal 29 Agustus Dewan Pertimbangan Agung (DPA), segala wewenang yang nantinya
1945 sesuai dimiliki oleh ketiga badan tersebut untuk sementara dijalankan oleh
dengan amanat presiden, dengan bantuan suatu Komite Nasional. Para anggota KNIP
Pasal IV Aturan adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat yang berasal dari berbagai
daerah di seluruh Indonesia, baik mereka yang berjuang dalam jalur
Peralihan UUD militer maupun juga mereka yang berdiplomasi di meja perundingan.
1945 Terbentuknya Badan Pekerja KNIP tidak terlepas dari kondisi masa
revolusi yang mengharuskan kerja legislatif agar dilakukan secara lebih
“fleksibel”, namun tetap berkesinambungan dengan anggota yang lebih
kecil jumlahnya. Pada sidang ke-2 KNIP pada tanggal 16–17 Oktober
1945, diputuskan bahwa pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh
sebuah BP KNIP yang dipilih oleh dan juga bertanggung jawab kepada
anggota KNIP sendiri. Sejak saat itu, tanggal 16 Oktober ditetapkan
sebagai hari jadi BP KNIP. Dalam perkembangannya, BP KNIP menjadi
suatu badan penting yang bekerja bahu membahu bersama pemerintah
dpr.go.id 344
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 344 11/18/19 4:52 AM
