Page 348 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Sebelum periode BP KNIP aktif di Purworejo, masalah pencatatan
dan pengarsipan dokumen-dokumen KNIP masih bersifat sederhana.
Pembahasan dalam rapat-rapat BP KNIP hanya dicatat secara ringkas,
terutama mengenai hasil rapatnya. Perubahan terjadi setelah BP
KNIP bekerja di Purworejo, di mana notulensi dicatat secara lebih
terperinci dan sistematis. Hal ini sejalan dengan kegiatan BP KNIP
yang diadakan secara lebih teratur. Sistem “sidang”, yaitu serangkaian
rapat yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, semakin baik
pelaksanaannya sejak BP KNIP bertugas di Purworejo. Dalam sidang,
BP KNIP juga kerap memberlakukan “masa reses”, yaitu periode saat
Selain para anggota menghentikan sementara pembahasan dalam sidang.
588
mengerjakan Namun, oleh karena masalah keamanan, diperlukan waktu yang cukup
fungsi legislatif, panjang hingga akhirnya BP KNIP dapat lebih membuka diri kepada
pers. Barulah pada akhir 1946, rapat-rapat BP KNIP dihadiri oleh
BP KNIP juga perwakilan wartawan. 589
berfungsi untuk Selain mengerjakan fungsi legislatif, BP KNIP juga berfungsi

melakukan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah. Secara umum,
pengawasan fungsi-fungsi ini dijalankan oleh BP KNIP dengan membagi anggota
BP ke dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang lebih kecil. Kepanitiaan ini
atas kinerja bertugas untuk membahas suatu permasalahan yang menjadi tanggung
pemerintah. jawabnya, yang kemudian hasilnya dibicarakan dalam Rapat Pleno
BP KNIP dengan mekanisme “tanya jawab” yang akan menghasilkan
suatu mosi dari BP KNIP. Pihak pemerintah juga menunjuk perwakilan
yang ditugaskan untuk menjawab atau memberikan keterangan dalam
sidang-sidang BP KNIP. Mengacu kepada tugasnya sebagai lembaga
yang terlibat dalam proses keluarnya undang-undang, BP KNIP
memiliki panitia-panitia yang memfokuskan diri pada pembahasan
undang-undang yang dibicarakan bersama dengan menteri negara
terkait. Dalam kaitannya dengan rumah tangga internalnya, BP KNIP
memiliki panitia rumah tangga yang mengatur perihal surat menyurat.

Gambar 2. Stempel BP KNIP Masa Periode Mr. Assaat, 1946–1949
Sumber: ANRI, Dokumen KNIP, No. 79 (1947)
588 Seperempat Abad DPR RI, Op.Cit., hlm. 44
589 Ibid., hlm. 45

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 347
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 347 11/18/19 4:52 AM