Page 351 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

anggota BP KNIP dapat mengajukan mosi mendukung atau tidak
mendukung terhadap usulan atau kinerja pemerintah yang dilaporkan.

5.2.3 Tata Kerja Rapat dan

Sidang BP KNIP
Peraturan tata tertib BP KNIP tanggal 10 Juni 1947 menjelaskan
bahwa Sidang Pleno BP KNIP dilakukan setidak-tidaknya dua kali di tiap
bulannya, antara tanggal 10 dan 25. Anggota BP KNIP dengan sendirinya
berkewajiban untuk menghadiri sidang. Apabila berhalangan hadir,
anggota BP KNIP diharuskan untuk memberitahukannya pada panitia
sidang, sebelum sidang tersebut dimulai. Apabila secara berturut-
turut anggota tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas,
anggota tersebut dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya, yaitu berupa
pemberhentian dari keanggotaan dalam BP KNIP. 593
Rapat atau Sidang Pleno BP KNIP dianggap sah apabila dihadiri
oleh setengah dari jumlah anggotanya. Apabila pada jam yang telah
ditetapkan jumlah anggota minimal (kuorum) belum terpenuhi, maka
ketua dan anggota-anggota yang hadir dapat menentukan waktu rapat
selanjutnya. Ini berkaitan dengan suasana revolusi yang mengharuskan
KNIP untuk bertindak secara fleksibel. Dengan cara ini, rapat tidak
Rapat
perlu ditunda hingga kuorum terpenuhi. Sementara itu, susunan
atau Sidang Pleno agenda rapat disusun dan ditetapkan oleh Ketua BP KNIP, bersama

BP KNIP dianggap dengan ketua-ketua seksi.
sah apabila dihadiri Ketentuan tata tertib rapat dan sidang pleno adalah sebagai
berikut:
oleh setengah
1. Anggota harus mendapatkan izin ketua untuk berbicara;
dari jumlah 2. Berbicara pada tempatnya dan berdasarkan giliran;

anggotanya. 3. Tidak menggunakan kata-kata yang menghina atau
menyinggung perasaan;
4. Tidak menyimpang dari agenda rapat; dan
5. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban. 594
Apabila terdapat pelanggaran dalam rapat atau sidang pleno,
ketua dapat mengambil tindakan-tindakan penanggulangan, seperti
melarang anggota yang bersangkutan berbicara, mengusulkan
kepada rapat agar anggota itu dilarang menghadiri rapat selanjutnya,
menghentikan rapat, atau menunda rapat ke hari yang lain.
Dalam hal jalannya rapat atau sidang, ketua memberikan tiga kali

593 Seperempat Abad DPR RI, Op.Cit., hlm. 52
594 ANRI, Dokumen KNIP, No. 79 (1947)

dpr.go.id 350

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 350 11/18/19 4:52 AM