Page 354 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

5.3 KNIP dan Oposisi dari Persatuan
Perjuangan, 1946 – awal 1947

Pada tanggal 28 Februari–3 Maret 1946, Sidang Pleno
KNIP ke-4 berhasil diadakan di Gedung Gubernuran, Surakarta.
Diselenggarakannya Sidang Pleno KNIP ini adalah suatu pencapaian
yang baik, karena tekanan Belanda telah membuat aktivitas pemerintah
Republik Indonesia menjadi demikian terbatas. Sidang Pleno KNIP, yang
merupakan wadah pertemuan berbagai perwakilan dari partai politik,
organisasi, kemasyarakatan, dan perwakilan KNI daerah, adalah suatu
Pada tanggal “hajatan besar” bagi republik. Anggota-anggota Komite Nasional yang

28 Februari– diundang dalam Sidang KNIP di Solo ini juga semakin banyak. Menurut
pengumuman Badan Pekerja KNIP tanggal 22 dan 26 Februari 1946,
3 Maret 1946, anggota KNIP yang diundang untuk menghadiri sidang berjumlah
Sidang Pleno sekitar 203 orang, ditambah mereka yang diminta menjadi anggota

KNIP ke-4 melalui surat kawat atau telegram, serta para wakil ketua Komite

berhasil diadakan Nasional Daerah Karesidenan yang dianggap menjadi anggota KNIP.
Pada kenyataannya, anggota KNIP yang hadir dalam rapat di Solo justru
di Gedung lebih besar lagi. Hal ini terlihat dari jumlah anggota yang hadir pada hari
Gubernuran, pertama Sidang Pleno, yaitu sekitar 218 anggota, ditambah dengan 200

Surakarta. orang undangan lain. Angka ini semakin bertambah di hari-hari Sidang
Pleno selanjutnya, seperti yang dicatat pada laporan KNIP bahwa
terdapat 225 anggota yang mengeluarkan suaranya mengenai Laporan
Badan Pekerja/Politik Luar Negeri Pemerintah. Walaupun begitu,
599
berkumpulnya para tokoh pusat dan daerah dalam sidang KNIP juga
membawa kekhawatiran yang cukup besar, apabila dikaitkan dengan
kondisi genting di berbagai daerah pada masa revolusi ini. Sidang
Pleno KNIP ke-4 tahun 1946 akhirnya tidak sampai menyelesaikan
beberapa pokok persoalan karena sebagian besar anggotanya telah
meninggalkan rapat, akibat situasi yang tidak menentu di daerah.
Dalam Sidang Pleno KNIP ke-4 ini, keputusan-keputusan
penting diambil oleh anggota sidang. Harian Merdeka, 2 Maret 1946
menyebutkan bahwa pada hari pertama sidang (28 Februari 1946),
Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi pembubaran Kabinet
Syahrir. Para anggota KNIP yang telah dipengaruhi oleh kelompok
oposisi pemerintah bernama Persatuan Perjuangan (PP) sebelumnya
cukup keras menuntut adanya perubahan dalam Kabinet Syahrir
agar lebih representatif dan tidak hanya didominasi oleh kelompok

599 Ibid., hlm. 13

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 353
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 353 11/18/19 4:52 AM