Page 353 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya, atau
mengganggu jalannya sidang dengan cara apapun. Apabila hal
ini tetap terjadi, ketua sidang akan meminta kepada peninjau
tersebut untuk keluar dari tempat acara. 597

5.2.4 Peraturan mengenai Tata Tertib

KNIP
Secara umum, Tata Tertib KNIP dikeluarkan sebagai panduan
untuk Sidang Pleno KNIP di suatu periode. Dengan pemahaman ini,
tata tertib pada satu periode sidang akan berbeda dengan tata tertib
periode sidang yang lain. Dalam penulisan ini, kami hanya dapat
menghimpun Tata Tertib KNIP yang terakhir digunakan, yaitu pada
Sidang KNIP ke-6 pada tahun 1949 di Yogyakarta.
Menurut tata tertib ini, ketua, yang ketika itu digantikan oleh
wakil ketua karena berhalangan, memiliki beberapa kewajiban, yaitu:
1. Merancang daftar pekerjaan dalam Sidang KNIP;
2. Mengatur dan memimpin pekerjaan KNIP; dan
3. Menjaga ketertiban rapat, dan juga menjalankan keputusan
rapat.
Sementara, Sekretaris Sidang bertugas untuk menyampaikan
Apabila hal ini notulensi dari tiap-tiap rapat KNIP. Apabila dirasa perlu, ketua dan
tetap terjadi, wakil ketua dapat membentuk kepanitiaan khusus untuk melakukan
suatu pekerjaan dan memberikan laporan kepada Sekretaris Sidang.
ketua sidang akan
Tata Tertib Sidang Pleno KNIP adalah tata peraturan yang sama
meminta kepada dengan Tata Tertib Sidang BP KNIP yang telah disampaikan sebelumnya.

peninjau tersebut Yang membedakan adalah terdapatnya pengaturan mengenai tempat
untuk keluar dari duduk tertentu bagi presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan
para menteri dalam Sidang Pleno KNIP. Sedangkan pada rapat atau
598
tempat acara.
sidang BP KNIP, tidak ada pengaturan mengenai tempat duduk peserta.
Begitu pula dengan tata tertib pada sidang. Anggota Sidang Pleno KNIP
memiliki hak-hak demokratis yang sama, yang diatur dalam Peraturan
Tata Tertib Sidang KNIP.

597 Seperempat Abad DPR RI, Op.Cit., hlm. 54
598 Ibid., hlm. 56

dpr.go.id 352

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 352 11/18/19 4:52 AM