Page 350 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Selain Panitia Tetap dan Panitia Khusus, BP KNIP memiliki badan
perlengkapan yang terbagi ke dalam beberapa seksi. Terdapat enam
seksi dalam BP KNIP, yaitu:
1. Luar Negeri
2. Dalam Negeri
3. Pembangunan
4. Penerangan
5. Pertahan negara; dan
6. Kemasyarakatan
Kewajiban enam seksi tersebut dalam BP KNIP, antara lain:
,,, BP KNIP 1. Memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam hal-hal
menjalankan yang masuk dalam urusan seksi tersebut;

tugasnya, 2. Memperhatikan kesulitan-kesulitan pemerintah dalam
menjalankan undang-undang;
termasuk 3. Mendengar suara rakyat dalam hal terkait kebijaksanaan

mengenai tugas pemerintah, seperti menerima rakyat pada hari-hari tertentu
pengawasan atas dan memperhatikan surat-surat masuk;

pemerintah, 4. Melakukan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa penting
atas kehendak sendiri atau atas keputusan Badan Pekerja;
dan
5. Mengajukan usul-usul dan laporan-laporan tentang persoalan
yang termasuk urusannya kepada badan Pekerja. 592
Mengenai urusan rumah tangga dan administrasi, BP KNIP
memiliki anggota sekurang-kurangnya empat orang yang bersama-
sama dengan Ketua BP KNIP berkewajiban untuk: (1) Mengawasi
sekretariat BP KNIP; (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai-
pegawai sekretariat, kecuali sekretaris; dan (3) Membuat rancangan
anggaran belanja BP KNIP.
Dengan bantuan badan-badan perlengkapan yang ada ini, BP
KNIP menjalankan tugasnya, termasuk mengenai tugas pengawasan
atas pemerintah, di mana BP KNIP bertugas untuk mendengar
keterangan pemerintah tentang kebijaksanaan yang akan atau telah
dijalankan oleh pemerintah. Keterangan pemerintah ini kemudian
dibahas dan diperdebatkan dengan suatu mekanisme yang disebut
sebagai “Pemandangan Umum” dari Rapat Pleno BP KNIP. Setelah itu,
pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban.
Dalam sesi pembahasan yang dapat berlangsung cukup panjang ini,

592 Seperempat Abad DPR RI, Op.Cit., hlm. 48

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 349
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 349 11/18/19 4:52 AM