Page 349 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Perkembangan peraturan tata tertib dan administrasi sebagai
pedoman kerja BP KNIP dari awal mula pembentukannya hingga
akhir merupakan suatu komponen yang menarik untuk dilihat dan
dipahami. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan oleh karena banyaknya
dokumen KNIP yang hilang pada masa revolusi. Dokumen-dokumen
KNIP tersebut sengaja dihancurkan oleh pihak republik pada masa
Agresi Militer Belanda ke-2 untuk menghindari jatuhnya informasi
penting Republik Indonesia kepada pihak Belanda. 590 Sebagian arsip
yang masih ada dihimpun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dalam kumpulan arsip yang diberi judul “Dokumen BP KNIP”. Di antara
arsip yang masih ada, terdapat peraturan tata tertib yang paling
awal tertanggal 10 Juni 1947 yang menjelaskan peraturan tata tertib
pada masa-masa awal BP KNIP ketika dipimpin oleh Mr. Assaat.
591
Dokumen ini menjelaskan cara kerja BP KNIP baik dalam merancang
dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah maupun
dalam tugas kontrol atas pemerintah. Terdapat pula ketentuan
tentang badan-badan perlengkapan yang membantu BP KNIP dalam
melaksanakan tugasnya, di antaranya adalah:
1. Panitia Tetap
,,, dengan 2. Panitia Khusus

menggunakan 3. Seksi-seksi
4. Panitia Rumah Tangga
Laporan Tugas Panitia Tetap dan Panitia Khusus adalah membantu BP

Gabungan dan KNIP untuk membentuk undang-undang, dan juga untuk keperluan-
Memori Jawaban keperluan lain yang berkaitan dengan perundang-undangan.
Panitia tetap berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan
pemerintah persiapan atas rancangan undang-undang, termasuk melaporkan
sebagai hasil pemeriksaannya dengan bersama-sama menyusun “Laporan

bahannya, Rapat Gabungan” yang disampaikan kepada menteri, agar selanjutnya dapat
dijawab secara tertulis melalui mekanisme “Memori Jawaban”.
Pleno BP KNIP Selanjutnya, dengan menggunakan Laporan Gabungan dan

merundingkan Memori Jawaban pemerintah sebagai bahannya, Rapat Pleno BP KNIP
rancangan merundingkan rancangan undang-undang tersebut, lalu mengambil

undang-undang keputusan. Berdasarkan sifatnya, Rapat Pleno BP KNIP bersifat terbuka.
tersebut, lalu Rapat Pleno BP KNIP dilaksanakan secara tertutup hanya jika terdapat
usulan dari anggota BP KNIP, sekurang-kurangnya tiga orang, yang
mengambil menganggapnya perlu, atau berdasarkan usulan dari pemerintah
keputusan. sendiri.

590 Achmad Nadjamudin, “Inventaris Arsip Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP
KNIP), 194 –1950” (Jakarta, Skripsi Kearsipan Program Diploma III), hlm. v
591 ANRI, Dokumen KNIP, No. 79 (1947)

dpr.go.id 348

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 348 11/18/19 4:52 AM