Page 346 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 346
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
dalam merumuskan peraturan dan undang-undang, serta mengambil
keputusan penting di rentang periode 1945–1949.
Dalam situasi yang tidak menentu di masa revolusi, masalah
tempat kedudukan menjadi suatu hal penting bagi BP KNIP dalam
menjalankan tugasnya. Sejak tahun 1945 hingga Februari 1946, BP KNIP
memiliki tempat kedudukan di Jakarta. Alasan keamanan yang semakin
tidak menentu di Jakarta setelah kembalinya Belanda membuat BP
KNIP berupaya mencari domisili yang baru. Di luar Jakarta, tempat
yang menjadi pilihan adalah Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Magelang,
dan Purwokerto. Namun, kelima kota tersebut sudah dipenuhi
Dalam oleh aktivitas republik. Pilihan mengenai domisili KNIP jatuh pada
situasi yang tidak Purworejo di Jawa Tengah, sebuah kota kecil dan relatif aman di masa
menentu di masa revolusi, serta dekat dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia
revolusi, masalah di Yogyakarta. 585 Setelah semua perangkat pendukung beserta
dengan sarana dan prasarana telah dipersiapkan, pada tanggal 23
tempat kedudukan Maret 1946, BP KNIP mengadakan sidang perdananya di Purworejo.
menjadi suatu Salah satu hasil kerja BP KNIP pada sidang perdananya di Purworejo
hal penting bagi adalah dibentuknya Badan Penghubung BP KNIP yang berkantor di
BP KNIP dalam Jl. Cilacap No. 4, Jakarta untuk menjalin hubungan tetap antara BP
KNIP di Purworejo dengan pemerintahan di Jakarta yang saat itu
menjalankan dipegang oleh Kabinet Syahrir. Selain itu, dalam sidang ini, BP KNIP
586
tugasnya. juga mengesahkan beberapa rancangan undang-undang, di antaranya
adalah Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang kemudian
ditetapkan menjadi UU No. 3 tahun 1946 dengan disahkannya UU
tersebut pada 18 Januari 1946, selain berbagai rancangan undang-
undang yang lain.
5.2.2 Peraturan Tata Tertib dan
Pelaksanaannya oleh KNIP
Tidak salah apabila dikatakan bahwa KNIP adalah lembaga
“masa revolusi”, karena masa aktifnya yang secara penuh diisi pada
periode revolusi Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar pada
27 Desember 1949, KNIP pun tetap aktif hingga proklamasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945. Dapat
585 J.R. Chaniago, 1979, “Wajah Dua Muka: Sebuah Kekuatan Politik Badan Pekerja KNIP Periode
Jakarta (1945–1948)” (Jakarta, Skripsi FSUI), hlm. 21
586 Kewajiban Badan Penghubung BP KNIP di Jakarta antara lain: (1) Meminta keterangan dari para
menteri serta instansi lainnya; (2) Memberikan keterangan dan pendapat-pendapat kepada
para menteri; dan (3) Membuat dokumentasi yang tidak dapat dilakukan di Purworejo. Di masa
setelahnya, tempat kedudukan BP KNIP berpindah ke Yogyakarta. (Dalam surat kabar Merdeka,
27 Maret 1946)
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 345
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 345 11/18/19 4:52 AM
