Page 342 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Setelah Soekarno-Hatta kembali dari daerah, usul BP ini
langsung dijawab. Oleh karena paham Dwitunggal memungkinkan
salah seorang di antara keduanya bisa menandatangani satu keputusan
pemerintah atas nama yang satu lagi, maka pada tanggal 3 November
1945 keluarlah maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil
Presiden Hatta, yang isinya “menyukai timbulnya partai-partai politik
karena dengan adanya partai-partai itu, dapat dipimpin ke jalan yang
teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.” 574
Manuver selanjutnya dari kelompok Syahrir untuk merealisasikan
Keputusan Guntur 23 melalui BP adalah Pengumuman Badan Pekerja
Manuver No. 5 yang dikeluarkan tanggal 11 November 1945. Pengumuman ini

selanjutnya berisi usul BP tentang pertanggungjawaban menteri kepada DPR.
dari kelompok Pertimbangan yang diajukan BP atas usulnya adalah dengan diubahnya
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tentang KNIP, yang semula
Syahrir untuk pembantu Presiden menjadi badan legislatif. 575
merealisasikan Dalam pertemuan di rumah Hatta, Wakil Presiden Hatta dapat

Keputusan Guntur menerima usul BP, sementara Syahrir ditunjuk untuk membentuk
kabinet baru. Kabinet baru yang disebut Dewan Menteri diumumkan
23 melalui BP,,, pada tanggal 14 November 1945, tiga hari setelah dikeluarkannya usul

BP mengenai pertanggungjawaban menteri kepada DPR. 576
Kabinet Syahrir ini jelas menyalahi UUD 1945, di mana para
menteri hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Menurut Pasal 17 dari UUD 1945, setiap menteri bertanggung jawab
kepada Presiden, sedangkan Kabinet Syahrir bertanggung jawab
kepada KNIP. Namun, Kabinet Syahrir dianggap sah dengan alasan
“convention” atau kebiasaan, yang menurut sebagian ahli secara
politis pada waktu itu dapat saha dibenarkan oleh suasana darurat
revolusioner. 577

Menjelang Sidang Pleno II KNIP di Jakarta
Fungsi BP dapat dilihat dari tiga sumber, antara lain: (1) Maklumat
Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945; (2) Penjelasan BP
tanggal 20 Oktober 1945 tentang Maklumat Wakil Presiden No. X; dan
(3) Pengumuman BP No. 5 tanggal 11 November 1945 tentang usul BP
agar menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan legislatif
MPR dapat ditemukan pada Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Pasal 3

574 Ibid., hlm. 100
575 Ibid., hlm. 100
576 Ibid., hlm. 103
577 Ibid., hlm. 107 dan 108

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 341
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 341 11/18/19 4:52 AM