Page 338 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

dengan asasnya. Dua hari setelah pengumuman itu, yakni pada tanggal
7 Oktober 1945, muncul sebuah referendum dalam KNIP. Referendum
itu disponsori oleh 50 anggota KNIP yang mendesak Presiden untuk
memakai kekuasaan istimewanya agar membentuk MPR dengan
segera, agar anggota-anggota KNIP dapat dianggap sebagai anggota
MPR. 560

Kelompok Syahrir
Menurut jalan pikiran Syahrir, revolusi Indonesia haruslah
merupakan revolusi rakyat, yang dalam perjuangannya menuntut hak-
Menurut jalan haknya sebagai bangsa untuk jaminan bahwa ia tidak akan diperlakukan
pikiran Syahrir, lagi sebagai budak belian. Oleh karena itu, revolusi Indonesia dari
revolusi Indonesia luar terlihat seperti sebuah revolusi nasional, sementara dari dalam

haruslah berupa revolusi kerakyatan yang mengubah struktur sosial yang ada
secara revolusioner, yakni dengan menghancurkan feodalisme. Jalan
merupakan ke arah itu adalah dengan demokratisasi aparat-aparat pemerintahan
revolusi rakyat, dan kemasyarakatan, seperti membentuk perwakilan rakyat dari desa
yang dalam sampai ke pusat, sehingga ada jaminan penyaluran aspirasi rakyat.

perjuangannya Untuk mencapai tujuan itu, revolusi harus dipimpin oleh golongan
demokratis yang revolusioner dan bukan golongan nasionalis yang
menuntut hak- diperbudak kekuatan fasis, baik Belanda maupun Jepang. 561
haknya sebagai Kemudian, bertolak dari anggapan Soekarno-Hatta, kekuasaan
bangsa yang sebenarnya berada pada golongan sosialis demokrat. Sekitar akhir
September 1945, berkumpul sejumlah pengagum Syahrir di rumah
Subadio Sastrosatomo di Jalan Guntur 23. Di antara mereka yang hadir
ada Supeno, Sakirman, Mangunsarkoro, serta tuan rumah sendiri.
Setelah mengadakan diskusi panjang, mereka menyimpulkan tiga
keputusan penting, yaitu: (1) KNIP, yang saat itu merupakan pembantu
Presiden, harus dijadikan sebagai badan legislatif sementara MPR dan
DPR belum terbentuk; (2) Setelah KNIP menjadi badan legislatif, akan
diadakan perubahan terhadap UUD 1945, antara lain mengintroduksi
kabinet parlementer dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM); (3)
Membentuk kabinet dengan golongan sosialis demokrat menduduki
sebagian besar kursinya. Ketiga keputusan itu tidak jauh berbeda
dengan jalan pikiran Syahrir, sehingga Syahrir adalah yang paling
didukung untuk mencalonkan diri sebagai PM. 562

560 Ibid., hlm. 60-61
561 Ibid., hlm. 66-67
562 Ibid., hlm. 68-69

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 337
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 337 11/18/19 4:52 AM