Page 343 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menerangkan tugas MPR sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk
menetapkan UUD dan GBHN, sedangkan Pasal 37 menyebutkan bahwa
kekuasaan MPR untuk mengubah UUD serta prosedur yang harus
ditempuh. 578
Fungsi dan tugas DPR menurut UUD 1945 adalah:
1. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU. Sebagai
pelaksanaan dari fungsi dan tugas ini, maka DPR mempunyai
hak inisiatif dan amandemen.
2. Menetapkan APBN. Pelaksanaannya dilakukan melalui hak
budget dan amandemen.
3. Melakukan pengawasan terhadap tindakan kebijaksanaan
dari pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini,
DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak meminta
keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan
(angket), dan hak mengajukan pernyataan pendapat. 579
Walaupun Maklumat No. X memungkinkan KNIP menjalankan
semua kekuasaan legislatif dari MPR dan DPR, namun BP yang
merupakan pelaksana sehari-hari KNIP, sesuai dengan penjelasannya

Walaupun tanggal 20 Oktober 1945 hanya akan menjalankan sebagian dari Pasal
Maklumat No. X 3 dari UUD 1945 yang berhubungan dengan GBHN. Dari ketiga fungsi
yang dipunyai DPR, hanya yang menyangkut fungsi bersama-sama
memungkinkan pemerintah membentuk UU (?). Jika dijabarkan, maka kewajiban BP
KNIP menjalankan hanya terbatas pada:

semua kekuasaan 1. Bersama-sama Presiden menetapkan GBHN.
2. Berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang
legislatif dari (RUU) dan bersama-sama Presiden menetapkan UU tersebut.

MPR dan DPR, 3. Mengadakan amandemen terhadap RUU yang diajukan
namun BP yang pemerintah dan bersama-sama Presiden menetapkan UU

merupakan tersebut. 580
Baik dalam fungsinya, seperti yang termuat dalam Maklumat
pelaksana sehari- No. X, maupun dalam fungsinya yang baru, yakni menerima

hari KNIP pertanggungjawaban menteri, hingga Sidang Pleno II KNIP, BP
berhasil mengeluarkan delapan keputusan. Keputusan itu, antara
lain: (1) Penjelasan BP tentang Maklumat Wakil Presiden No. X; (2)
Pengumuman BP No. 1 tentang segala sesuatu yang dibicarakan
oleh BP dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan

578 Ibid., hlm. 108-109
579 Ibid., hlm. 109
580 Ibid., hlm. 109

dpr.go.id 342

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 342 11/18/19 4:52 AM