Page 337 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Menjelang Sidang Pleno I KNIP di Jakarta
KNIP ternyata lebih banyak bekerja sebagai pembantu eksekutif
daripada pengganti MPR, DPR, dan DPA. 556 Sebagai pembantu
pemerintah, Komite Nasional dalam praktiknya sering berfungsi
sebagai pengganti pangreh praja dan polisi. Hal ini terutama mungkin
sangat terasa di daerah, dan jelas merupakan suatu dualisme. Bahkan,
kalau kita perhatikan berbagai keputusan, baik berupa maklumat,
instruksi, dan lain sebagainya, akan terlihat bahwa KNIP lebih banyak
dijadikan sebagai alat dan penasihat pemerintah daripada pengganti
MPR dan DPR dalam masa revolusi. 557
Berdasarkan serangkaian fakta-fakta tersebut, terlihat
bagaimana situasi KNIP pada awal perjalanannya. Selama hampir
sebulan lebih, tidak satupun produk KNIP yang memperlihatkan bahwa
komite ini merupakan MPR dan DPR dalam masa revolusi. KNIP lebih
banyak berfungsi untuk menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah
kepada rakyat daripada merekam dan menyampaikan kondisi dan
keinginan masyarakat kepada pemerintah. Dalam situasi seperti itu,
tidak mengherankan kalau kritik-kritik muncul menyerang KNIP. 558
Kritikan terhadap kekuasaan Soekarno merupakan akibat dari
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala
KNIP ternyata kekuasaan dipegang Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

lebih banyak Revolusi manapun di dunia ini pasti membutuhkan komando atau
bekerja sebagai pemimpin yang satu, kalau tidak revolusi itu akan gagal. Ketika hal
itu terdapat pada Soekarno, banyak tokoh menyebutkan bahwa ia
pembantu
fasis. Kekuasaannya tidak terbatas, dan karena ia dibantu oleh Komite
eksekutif daripada Nasional, maka jalan satu-satunya adalah menegakkan demokrasi.

pengganti MPR, Selanjutnya, untuk mengatasi kritikan-kritikan dan untuk
DPR, dan DPA. memenuhi ketentuan Ayat (1) dan (2) dari Aturan Tambahan UUD
1945, maka pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan
pengumuman bahwa persiapan-persiapan untuk mengadakan
pemilihan umum (pemilu) telah dilaksanakan. Konsiderans dari
pengumuman itu menyebutkan bahwa untuk memenuhi UUD 1945,
terutama aturan-aturan tentang kedaulatan rakyat. Pengumuman
ini merupakan kabar pertama tentang akan diadakannya pemilu.
559
Adanya pengumuman pemerintah tentang akan diadakannya pemilu
tidak mengurangi keinginan untuk memfungsikan badan itu sesuai

556 Ibid., hlm. 54
557 Ibid., hlm. 55
558 Ibid., hlm. 58
559 Ibid., hlm. 60

dpr.go.id 336

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 336 11/18/19 4:52 AM