Page 356 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 356
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
pokok program, antara lain sebagai berikut:
1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%;
2. Pemerintahan rakyat;
3. Tentara Rakyat;
4. Melucuti tentara Jepang;
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa;
6. Menyita dan memanfaatkan pertanian musuh; dan
7. Menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh.
Minimum Program digunakan sebagai garis politik yang
disampaikan, baik dalam mimbar-mimbar pertemuan maupun
pers. Tidak terkecuali dalam Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo, PP
menyuarakan kritik-kritiknya terhadap pemerintah dengan dasar
Pada Sidang Minimum Program. Bagi PP, hubungan Indonesia dengan Belanda pada
tanggal 1 Maret periode itu dianggap bersifat “kompromistis” dan bukan atas dasar
1946, pembahasan pengakuan kemerdekaan yang seratus persen. Kritikan PP terhadap
pemerintah dalam situasi revolusi yang serba sulit ini dianggap
utama adalah sebagai suatu penentangan, atau bahkan suatu gerakan radikal kepada
mengenai Laporan pemerintah. 604 Walaupun begitu, pada Sidang Pleno ke-4 ini, KNIP
Kerja BP KNIP. berhasil menyelesaikan agenda-agenda pentingnya.
Pada Sidang tanggal 1 Maret 1946, pembahasan utama adalah
mengenai Laporan Kerja BP KNIP. Namun sebelumnya, Ketua Sidang
Mr. Assaat mengingatkan betapa kerasnya perdebatan dan situasi
sidang KNIP ini. Ia mengharapkan agar para anggota KNIP selalu
ingat untuk menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan
negara. 605 Setelah diskusi yang cukup keras dalam sidang, akhirnya
Laporan Kerja BP KNIP diterima melalui pemungutan suara, dengan
jumlah suara sebesar 140 suara menerima, 67 suara menolak, dan
18 suara abstain. 606 Pada sidang ini, hadir pula Presiden Soekarno,
Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Jenderal Sudirman juga berkesempatan untuk
turut berpidato di depan Sidang Pleno untuk menyampaikan situasi
terkini perihal keadaan militer dan perjuangan rakyat.
604 Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, 1999, Kronik Revolusi
Indonesia, Jilid II (Jakarta: ?), hlm. 174
605 Kedaulatan Rakyat, 4 Maret 1946 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 62-63
606 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 63
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 355
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 355 11/18/19 4:52 AM
