Page 360 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 360
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
5.3.1 Pandangan BP KNIP terhadap
aktivitas Persatuan Perjuangan
Setelah Sidang Pleno ke-4 KNIP usai, BP KNIP kembali aktif
bekerja seperti biasanya. BP KNIP menyoroti masalah yang diakibatkan
oleh aktivitas PP. Pada masa-masa setelah Sidang Pleno ke-4,
popularitas PP memang semakin naik ke permukaan dengan berbagai
kegiatan politik yang dijalankannya. Dari sudut pandang pemerintah
RI, keaktifan kelompok oposisi ini dianggap merugikan. Pada tanggal
17 Maret 1946, bertepatan dengan selesainya Kongres PP di Madiun
Setelah pada tanggal 15–17 Maret 1946, tokoh-tokoh PP seperti adalah Tan
Malaka, Sukarni, Abikusno Cokrosuyoso, Mohammad Yamin, Chaerul
penangkapan Saleh, dan Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Kabinet Syahrir.
tokoh-tokoh PP Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mengatakan bahwa:
oleh pemerintah,
kegiatan PP tetap “Oleh sebab oposisi yang tidak loyal terus
dilakukan Persatuan Perjuangan, maka langkahnya
berjalan seperti diawasi, sebab ada kekuasaan lain di luar kekuasaan
biasanya. pemerintah. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena
dalam fase yang seperti sekarang ini, hal itu
berbahaya. Selain daripada itu, ada beberapa
kenyataan yang Persatuan Perjuangan mengadakan
gerakan untuk merubuhkan Pemerintahan Pusat
dengan jalan di luar undang-undang”. 609
Setelah penangkapan tokoh-tokoh PP oleh pemerintah, kegiatan
PP tetap berjalan seperti biasanya. PP berusaha untuk merangkul
berbagai organisasi politik, sosial, ekonomi, dan juga badan-badan
perjuangan rakyat untuk hadir dalam konferensi di Gedung KNI
Yogyakarta tanggal 5 Mei 1946, sekitar dua bulan setelah penangkapan
tokoh-tokoh PP, yang tujuannya adalah untuk membentuk konsentrasi
nasional. Konferensi ini berhasil diadakan dan dihadiri oleh berbagai
610
perwakilan organisasi-organisasi seperti Pesindo, Partai Sosialis, Partai
Katolik (PKRI), Barisan Tani Indonesia, dan juga perwakilan dari PP
sendiri. Hasil dari konferensi ini adalah pembentukan Konsentrasi
Nasional yang dijadikan sebagai suatu federasi organisasi politik,
ekonomi, sosial, atau juga badan perjuangan yang memiliki kantor
pusat dan kantor cabang, setidaknya sepuluh cabang, dalam lima
609 Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, 1999, Op.Cit., hlm. 174
610 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 68
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 359
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 359 11/18/19 4:52 AM
