Page 362 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Dampak dari Peristiwa 3 Juli 1946 ini adalah penangkapan
terhadap para pemimpin PP. Pemerintah menganggap bahwa tindakan
PP sudah membahayakan keselamatan negara, terlebih karena PP juga
menginginkan Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya
pada orang-orang yang ditunjuk oleh PP. BP KNIP pun segera meminta
kepada pemerintah untuk memberikan keterangannya terkait peristiwa
3 Juli tersebut, beserta dengan penangkapan para pemimpin PP.
Keterangan pemerintah disampaikan pada Sidang Pleno BP
KNIP di Yogyakarta, tanggal 7 dan 8 Juli 1946. Setelah sidang, BP KNIP
menyimpulkan bahwa penculikan dan pengajuan petisi yang dilakukan
oleh PP amat berbahaya bagi Republik Indonesia. Untuk itu, BP KNIP

Dampak dari mengeluarkan tiga tuntutan sebagai resolusi dari peristiwa tersebut,
Peristiwa 3 Juli yakni: 1. Pengembalian kekuasaan sepenuhnya ke tangan presiden

1946 ini adalah merupakan jalan yang bijaksana dan tepat untuk menjamin
penangkapan keselamatan negara;

terhadap para 2. Menuntut secara hukum mereka yang terlibat dalam usaha
perebutan kekuasaan dengan kekerasan; dan
pemimpin PP. 3. Mengadakan pembersihan di kalangan tentara sehubungan

dengan tersangkutnya Mayor Jendral Sudarsono dalam
perebutan kekuasaan itu. 614
Ketiga pernyataan di atas adalah respon positif BP KNIP terhadap
tindakan pemerintah. Dengan adanya pernyataan dukungan dari BP
KNIP, pemerintah dapat lebih mudah untuk mengendalikan situasi
dari permasalahan yang ditimbulkan oleh PP.
Sistem kabinet dikembalikan lagi ke sistem parlementer atas
permintaan Sidang BP KNIP di Purworejo pada tanggal 13 Agustus
1946. Maklumat Presiden No. 2 tanggal 2 Oktober 1946 mengenai
615
Pengembalian Sistem Kabinet dikeluarkan oleh Presiden Soekarno
untuk mencabut Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946. Pada tanggal
5 Oktober 1946, Kabinet Syahrir yang baru dilantik. Secara resmi,
status keadaan darurat yang diakibatkan oleh aktivitas PP di wilayah
Republik Indonesia berakhir. Peran BP KNIP yang responsif dan juga
positif mendukung kerja pemerintah adalah kunci dari penyelesaian
masalah ini.

614 Pantja Raja, 1 September 1946
615 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 361
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 361 11/18/19 4:52 AM