Page 367 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.3.6 Pandangan BP KNIP mengenai
Kewarganegaraan

Permasalahan mengenai kewarganegaraan adalah pembahasan
yang penting dalam BP KNIP dalam rangka meneguhkan kedudukan
warga negara di lingkungan negara Republik Indonesia. Pada tahun
1946, BP KNIP menyetujui Undang-Undang Tentang Warga Negara dan
Penduduk Negara Indonesia (UU No. 3 Tahun 1946) dengan poin-poin
penting, di antaranya adalah:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) ialah orang yang asli dalam
daerah Negara Indonesia;
2. WNI adalah orang yang tidak masuk dalam golongan orang
asli, tetapi keturunan dari seorang dari golongan itu, yang
lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam
daerah Indonesia; dan
3. WNI adalah orang yang mendapat kewarganegaraan
Indonesia dengan cara naturalisasi.
Dari Undang-Undang ini, terlihat BP KNIP mengakomodir
azas ius Soli (hak menjadi warga negara berdasarkan tempat lahir)
dan ius Sanguinis (hak menjadi warga negara berdasarkan pertalian
darah). Termasuk juga dalam kaitannya dengan naturalisasi, UU
No. 3 Tahun 1946 membahas secara rinci mekanisme perpindahan
kewarganegaraan asing ke kewarganegaraan Indonesia.

5.3.7 Permasalahan mengenai Ekonomi
dan Keuangan
BP KNIP pada BP KNIP pada tahun 1946 membahas dan menyetujui beberapa

tahun 1946 hal, di antaranya seputar Pinjaman Nasional 1946 (penjualan Surat
membahas dan Pengakuan Hutang kepada WNI dalam UU Pinjaman Nasional 1946)
untuk menyehatkan keuangan negara melalui mekanisme hutang
menyetujui
dalam negeri. BP KNIP juga menyetujui pembatasan dalam membawa
beberapa hal, uang dari satu daerah ke daerah lain (UU No. 10 Tahun 1946), kewajiban

di antaranya menyimpan uang di dalam bank (UU No. 18 Tahun 1946), dan UU
seputar Pengeluaran Uang RI (UU No. 19 Tahun 1946).
Pinjaman
Dalam Bayang-bayang Perjanjian Linggarjati dan Agresi
Nasional 1946 Militer Belanda: KNIP Pada Tahun 1947

Bagi KNIP, dapat dikatakan bahwa tahun 1947 adalah tahun
yang penuh ketidakpastian karena Agresi Militer Belanda I dan II

dpr.go.id 366

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 366 11/18/19 4:53 AM