Page 364 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 364

K omite Nasional  Indonesia Pusa t
                                                                                                       1945 – 1949


                                                   5.3.4 Permasalahan mengenai susunan
                                                   keanggotaan KNIP

                                                         Mengenai susunan keanggotaan, KNIP memandang bahwa
                                                   penambahan jumlah anggota KNIP secara terbatas akan berdampak
                                                   pada kualitas KNIP. Pada Sidang Pleno ke-4 KNIP, sidang telah
                                                   memberi mandat kepada anggota KNIP Sarmidi Mangunsarkoro untuk
                                                   membentuk komisi pembaharuan untuk keanggotaan KNIP. Pada
                                                   akhir sidang, mandat ini diserahkan kembali kepada presiden karena
                                                   ketiadaan waktu untuk meneruskan pembahasan. Oleh pemerintah,

                            Mengenai               susunan keanggotaan KNIP diatur melalui Peraturan Pemerintah
                                                   (PP) No. 2 Tahun 1946 tentang Pembaharuan KNIP. Melalui PP No. 2
                               susunan             ini, jumlah anggota KNIP bertambah dari yang sebelumnya sekitar
                        keanggotaan,               137 orang menjadi 200 orang, terdiri dari 100 orang wakil daerah, 60

                 KNIP memandang                    orang wakil organisasi politik, dan 40 orang ditunjuk oleh presiden.
                                                                                                                 618
                                 bahwa             Wakil ketua I dan II dari komite ini diangkat oleh presiden dari tiga
                                                   orang calon yang disebut sebagai Badan Pembaharuan KNIP. Badan ini
                        penambahan                 berpusat di Yogyakarta, dengan cabang-cabang pada tiap karesidenan
                     jumlah anggota                untuk pulau Jawa dan Sumatera, serta di tempat kedudukan gubernur

                          KNIP secara              untuk  Kalimantan  dan  Maluku.  Untuk  daerah  Sunda  Kecil  dan

                        terbatas akan              Sulawesi, cabangnya didirikan di tempat yang ditetapkan oleh Badan
                                                   Pembaharuan KNIP.
                   berdampak pada                        Namun, dalam waktu singkat, PP No. 2 Tahun 1946 diperbaharui
                        kualitas KNIP.             lagi oleh pemerintah pada bulan Juni 1946 dengan UU No. 12 Tahun

                                                   1946 tentang Pembaharuan Susunan KNIP. Setelah dikeluarkannya
                                                   UU baru ini, pada bulan September 1946, Presiden Soekarno melantik
                                                   Pusat Badan Pembaharuan Susunan KNIP yang bertugas untuk
                                                   membentuk susunan KNIP baru. Ketua Badan ini adalah anggota
                                                   KNIP yang juga mantan ketua BP KNIP, Supeno. Anggota dari badan
                                                   ini berjumlah sebanyak delapan orang, yang terdiri dari Burhanuddin
                                                   Harahap, Syamsuddin Sutan Makmur, Gusti Abdul Muis, Manai
                                                   Sophiaan, Muchsin Hadiprabowo, A. Yahya, R. Jufri Nitiharjo, dan K.R.T.
                                                   Brotokusumo. Pada bulan yang sama, BP KNIP membentuk tiga panitia
                                                   tetap, sebagai berikut:
                                                         1.   Panitia Bidang I (Luar Negeri)
                                                            a.  Ketua: Burhanuddin Harahap (Masyumi).
                                                            b.  Wakil Ketua: Sujono.
                                                            c.  Anggota: Mr. Tambunan, A. Halim, Sugondo Joyopuspito,


                                                   618   Ibid., hlm. 81




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   363
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   363                                                               11/18/19   4:52 AM
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369