Page 361 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

karesidenan. Menariknya, walaupun PP berhasil membentuk
611
Konsentrasi Nasional, front ini justru lebih loyal kepada pemerintah
pusat.
Melalui aktivitas politik PP, kita dapat melihat bagaimana
dinamisnya suasana demokratis pada masa revolusi. PP, sebagai
kelompok oposisi pemerintah, diizinkan untuk berkegiatan di kantor
KNI Yogyakarta, suatu hal yang menjelaskan bagaimana dapat terjalin
hubungan yang erat antara PP dengan KNI Yogyakarta, dan juga lembaga
KNIP secara luas. Hubungan antara PP dengan pemerintah memburuk
ketika pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir dan beberapa
orang pegawai pemerintahan lainnya, seperti Mayor Jenderal Sudibyo,
Sumitro Joyohadikusumo, dan Darmawan Mangunkusumo, diculik
oleh anggota PP di Surakarta. Presiden Soekarno, melalui Maklumat
Presiden No. 1 tanggal 29 Juni 1946, mengumumkan bahwa kekuasaan
pemerintahan untuk sementara waktu berada di tangan Presiden.
612
Kabinet parlementer yang dianut RI langsung berubah menjadi
kabinet presidensial selama masa darurat. Dengan berlakunya kabinet
presidensial, menteri-menteri dalam kabinet bertanggung jawab
kepada presiden, sementara presiden bertanggung jawab kepada KNIP.
Melalui aktivitas Menanggapi respon pemerintah, BP KNIP pimpinan Mr. Assaat
politik PP, kita menyetujui keputusan ini, dengan catatan bahwa kekuasaan penuh
presiden tersebut hanya berlaku sementara (darurat) hingga kondisi
dapat melihat politik kembali stabil. Situasi semakin keruh ketika PP kembali

bagaimana melakukan aksi pada tanggal 3 Juli 1946 dengan mengajukan petisi
langsung kepada Presiden Soekarno. Tidak hanya itu, PP dalam
dinamisnya
aksinya ini juga turut merencanakan pembebasan tokoh-tokoh mereka
suasana yang dipenjara, serta merencanakan penangkapan terhadap Menteri

demokratis pada Pertahanan Amir Syarifuddin. Isi petisi PP kepada Presiden Soekarno

masa revolusi. pada tanggal 3 Juli, antara lain, sebagai berikut:
1. Pemberhentian kabinet Syahrir;
2. Penyerahan kekuasaan dari Presiden kepada Dewan Pimpinan
Politik yang terdiri dari Buntaran Martoatmojo, Budiarto,
Chaerul Saleh, Gatot Mangkupraja, Iwa Kusumasumantri,
Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Sunario Kolopaking, Tan
Malaka, dan Wahid Hasyim; serta
3. Pengangkatan kabinet baru, terdiri atas 13 menteri dan 12
menteri negara. 613

611 Ibid.
612 Pantja Raja, 15 Juli 1946
613 Ibid.

dpr.go.id 360

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 360 11/18/19 4:52 AM