Page 366 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

No. 6 Tahun 1946 ini, jumlah anggota KNIP yang beberapa bulan
sebelumnya baru saja bertambah menjadi 200 orang, melonjak hingga
mencapai 314 orang.
Sebagian anggota BP KNIP melihat bahwa PP No. 6 Tahun
1946 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa
BP KNIP meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Dengan tegas, para
anggota BP KNIP yang kontra dengan PP melakukan penolakan
terang-terangan. BP KNIP menyadari bahwa elemen penting dalam
ratifikasi Perjanjian Linggarjati adalah melalui jumlah dan susunan
anggota KNIP, sehingga pembahasan terus berlangsung hingga

Dengan tegas, tahun berikutnya. Anggota-anggota BP KNIP yang kontra, seperti
para anggota Mr. Sartono (PNI), Mangunsarkoro (PNI), B.M. Diah (non-partai), dan
R.A. Kasmat (Muhammadiyah) bahkan mendukung Rencana Undang-
BP KNIP yang Undang Pembatalan PP No. 6 pada tanggal 17 Januari 1947. Polemik
kontra dengan mengenai PP No. 6 Tahun 1946 akhirnya selesai pada Sidang BP KNIP

PP melakukan tanggal 27 Februari 1947, lewat argumentasi Wakil Presiden Hatta yang
penolakan mengatakan:

terang-terangan. “Tuduhan jang mengatakan bahwa
pengangkatan anggota KNIP atas dasar Peraturan
Presiden No. 6 adalah siasat Presiden untuk
meratifikasi naskah Linggarjati, ini saja tolak
sekeras-kerasnya. Tanpa Peraturan Presiden No. 6
pun naskah Linggarjati dapat diratifikasi, perhatikan
sadja bahwa anggota KNIP lama 151 orang pro naskah
dan 104 orang anti naskah… Jika saudara-saudara
masih djuga menyangkal Peraturan Presiden No.
6, lebih baik cari Presiden jang lain dan kami akan
meletakkan jabatan.” (Berita Indonesia, 29 Februari
1947)

Pada sidang itu juga, Mr. Assaat selaku Ketua BP KNIP akhirnya
menerima PP No. 6 Tahun 1947 untuk disetujui oleh badan legislatif
tersebut.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 365
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 365 11/18/19 4:52 AM