Page 365 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

S. Mangunsarkoro, Mohammad Sa’at, Adam Malik, dan
Sumarsono (Pegawai Kesekretariatan KNIP) sebagai
penulis.
2. Panitia Bidang II (Pertahanan)
a. Ketua: Lukman Hakim (PNI).
b. Wakil Ketua: Safiuddin Suryoamidharmo.
c. Anggota: Mohammad Gozali, P. de Queljoe, Supeno,
Susilowati, Zein Jambek, Dr. Johannes, dan J. Pulungan
(Pegawai Kesekretariatan KNIP) sebagai penulis.
3. Panitia Bidang III (Sosial Politik)
a. Ketua: Subadio Sastrosatomo (Partai Sosialis)
b. Wakil Ketua: Tan Ling Ji
c. Anggota: Yusuf, Wiyono, Syamsuddin Sutan Makmur,
A. Wibowo, A.A. Maramis, Sukarni, dan Udoyo (Pegawai
Kesekretariatan KNIP) sebagai penulis.
Seperti yang disampaikan oleh Subadio Sastrosatomo dalam
wawancaranya dengan Deliar Noer (2005), anggota panitia ini
cukup fleksibel dan dapat menangani bidang lain di luar bidang
yang ditunjukkan kepada mereka. Hal lain yang juga penting untuk
Pada tanggal 15 diperhatikan adalah pengaruh presiden dalam menentukan susunan
619
November 1946, anggota panitia tetap ini. Anggota yang masuk dalam tiga panitia
pemerintah tetap ini tidak ditentukan oleh ketua BP KNIP ataupun partainya,
melainkan murni atas pilihan presiden.
pusat di bawah
pimpinan 5.3.5 Tanggapan BP KNIP terhadap

PM Syahrir PP No. 6 Tahun 1946 dan Perjanjian
menandatangani Linggarjati

Perjanjian Pada tanggal 15 November 1946, pemerintah pusat di bawah
pimpinan PM Syahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati di
Linggarjati di
Jakarta. Selanjutnya, BP KNIP, sebagai badan legislatif sementara RI,
Jakarta. harus meresponnya dengan menerima atau menolak hasil perjanjian
tersebut. Menanggapi Perjanjian Linggarjati, BP KNIP terbagi menjadi
dua kubu: Kubu Persatuan Perjuangan yang menolak hasil Perjanjian
Linggarjati dan Kubu Pemerintah di bawah pimpinan PM Syahrir,
dan juga Soekarno-Hatta. Pada situasi ini, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1946 mengenai Penyempurnaan
Susunan Anggota KNIP yang dinilai kontroversial. Dengan adanya PP

619 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 83

dpr.go.id 364

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 364 11/18/19 4:52 AM