Page 363 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 363

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   5.3.2  Pandangan dan sikap BP KNIP
                                                   terhadap berbagai isu pada tahun

                                                   1946
                                                           Setelah Mr. Assaat dilantik sebagai Ketua BP KNIP pada 3 Maret
                                                   1946, terdapat berbagai isu dari dalam dan luar negeri yang turut
                                                   menjadi perhatian BP KNIP. Subbab ini membahas mengenai pokok-
                                                   pokok perhatian yang diberikan oleh BP KNIP terhadap isu-isu yang
                                                   berkembang di sepanjang tahun 1946.


                                                   5.3.3 Pandangan BP KNIP  mengenai

                                                   sikap pemerintah terhadap Belanda
                                                         Pada masa ini, sikap Pemerintah Indonesia terhadap Belanda
                                                   menjadi fokus perhatian khalayak ramai. Ditambah lagi dengan
                                                   kenyataan bahwa peperangan sudah terjadi di berbagai wilayah
                                                   di Indonesia antara pihak Indonesia dengan Belanda. BP KNIP
                                                   menjalankan perannya untuk mengawasi kinerja Pemerintah Indonesia
                                                   dengan meminta keterangan pemerintah atas tindakan-tindakannya
                                                   dalam menghadapi Belanda. Sidang BP KNIP pada tanggal 9 Juli 1946
                                                   diadakan untuk mendengar keterangan pemerintah tentang usulan
                                                   pihak Indonesia kepada Belanda yang disampaikan pada tanggal
                                                   11 Juni 1946. Bunyi usulan pihak Indonesia adalah bahwa Belanda
                                                   diharapkan dapat menyetujui kemerdekaan Indonesia yang meliputi
                                                   seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Untuk mencapai hal
                                                   ini, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar Belanda setidaknya
                                                   dapat mengakui kekuasaan penuh Republik Indonesia atas Jawa dan
                                                   Sumatera. Setelah itu, Pemerintah Indonesia dan Belanda dapat bekerja
                                                   sama dalam memasukkan daerah-daerah lainnya ke dalam wilayah
                       Pada masa ini,              Republik Indonesia. Selanjutnya, Republik Indonesia yang merdeka
                                                   akan membentuk perjanjian persahabatan dengan Belanda. 616
                   sikap Pemerintah
                                                         Dalam sidang ini, BP KNIP mengambil keputusan dengan suara
                             Indonesia             bulat menyatakan kepercayaan kepada pemerintah untuk melanjutkan
                  terhadap Belanda                 perundingan dengan Belanda. BP KNIP beranggapan bahwa pemerintah
                       menjadi fokus               telah benar dalam menyikapi Belanda, yang dilandasi oleh program
                                                   pemerintah Pasal 1 (Pemerintah berunding  dengan Belanda atas
                 perhatian khalayak
                                                   pengakuan RI seratus persen) yang diumumkan dalam Rapat Pleno
                                  ramai.           KNIP pada tanggal 2 Maret 1946 di Solo. 617


                                                   616   Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 77
                                                   617   Ibid.




                                       dpr.go.id   362





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   362                                                               11/18/19   4:52 AM
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368