Page 358 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 358
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
mencerminkan pengaruh yang dapat ada dengan diterapkannya
Minimum Program, yaitu:
1. Pemerintah berunding dengan Belanda atas pengakuan RI
seratus persen (pengaruh dari Minimum Program Nomor 1);
2. Pemerintah mempersiapkan rakyat dan negara di segala
lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial (pengaruh
Minimum Program Nomor 3, 6, dan 7);
3. Susunan Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan demokrasi
(pengaruh Minimum Program Nomor 2);
4. Pemerintah berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan
produksi, pembagian makanan, dan pakaian (pengaruh
Pada hari terakhir Minimum Program Nomor 6 dan 7);
Sidang Pleno KNIP 5. Tentang perusahaan perkebunan, yang penting hendaknya
ke-4 tanggal 3 diambil tindakan seperlunya oleh pemerintah, sehingga
memenuhi maksud sebagaimana termaktub dalam UUD 1945
Maret 1946, secara Pasal 33 (pengaruh Minimum Program Nomor 6 dan 7). 607
resmi Mr. Assaat Melihat pengaruh dari PP dalam mandat yang disampaikan
diangkat sebagai presiden dan wakil presiden kepada formatur kabinet ini, kita dapat
Ketua BP KNIP. memahami bahwa anggota-anggota PP, dalam kapasitasnya sebagai
anggota KNIP, mampu menekan pemerintah melalui usulan yang keras
karena usulan PP yang berpijak besar pada kepentingan rakyat. Kita
juga dapat melihat bagaimana KNIP muncul sebagai kekuatan semi-
independen yang mampu menerima atau menolak usulan pemerintah,
sehingga mencerminkan dirinya sebagai suatu “organisasi poros baru”
yang dinamis dalam perpolitikan RI.
Pada hari terakhir Sidang Pleno KNIP ke-4 tanggal 3 Maret 1946,
secara resmi Mr. Assaat diangkat sebagai Ketua BP KNIP. Seperti halnya
tugas ketua BP KNIP sebelumnya, Mr. Assaat bersama anggota BP KNIP
berkewajiban untuk membahas berbagai permasalahan republik, serta
menyetujui atau menolak rencana undang-undang yang dikeluarkan
oleh pemerintah.
Setelah pengangkatan Mr. Assaat sebagai ketua BP KNIP dalam
sidang Pleno ini, sebenarnya terdapat dua agenda lainnya yang
masuk dalam rencana pembahasan, yaitu masalah pertahanan dan
keamanan RI, dan juga mengenai susunan dan kedudukan anggota
KNIP dan KNI Daerah. Namun, sidang tidak melanjutkan pembahasan
ini, sebab sebagian anggota KNIP memutuskan untuk undur diri
setelah mendapatkan kabar terkait perkembangan situasi keamanan
607 Merdeka, 6 Maret 1946
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 357
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 357 11/18/19 4:52 AM
